Jakarta: Anak-anak dinilai rawan terpapar radikalisme dan kekerasan ekstrem. Pemerintah daerah harus segera mengambil upaya pencegahan agar virus itu tidak menjangkiti para generasi penerus bangsa.
“Karena di pencegahan itu lah, kita bisa menangani anak agar tidak tertarik ke tindakan terorisme,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Jakarta, Kamis, 16 Maret 2023.
Mensos menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pencegahan paparan radikalisme. Dia pun menggambarkan pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 2010-2020.
“Saat itu saya mendalami, terus membentuk tim baik yang menangani korban maupun pelaku,” ujar dua.
Namun, dia menilai upaya pencegahan tak hanya dilakukan pemerintah daerah. Keluarga dan lingkungan masyarakat, kata dia, dapat turut serta mengawasi dan mencegah tindakan-tindakan radikalisme dan paham ekstremis kekerasan pada anak-anak.
Mensos menyarankan pemerintah daerah untuk melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama melihat fenomena anak terpapar radikalisme dan ekstremis kekerasan dapat terjadi di lingkungan sekolah.
Menurut dia, guru maupun orang tua di rumah berpengaruh kuat pada pemikiran dan tindakan anak-anak. “Karena di sekolah-sekolah level pendidikan SMP, SMA saat itu (di Surabaya) dimasuki oleh para alumni, kemudian mereka melakukan intervensi (radikalisme dan paham ekstremis kekerasan) memengaruhi siswa-siswi,” ungkap Mensos.
Pengalaman sebagai Wali Kota Surabaya, Risma menutup seluruh aktivitas sekolah pada Sabtu dan Minggu. Kemudian, melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan untuk masuk mendampingi di sekolah-sekolah pada setiap Jumat.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sejak 2018 telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok radikal dan ekstremis kekerasan.
Upaya ini sejalan dengan prioritas di bawah Pilar 1 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme 2020-2024 (RAN PE).
Sementara itu, Kementerian Sosial menyediakan layanan rehabilitasi sosial berbasis residensial bagi keluarga dan anak yang terpapar radikalisme dengan tingkat rendah hingga sedang.
Layanan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, terapi psikososial dan mental spiritual, dukungan keluarga, pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan, dan dukungan aksesibilitas seperti pendidikan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Anak-anak dinilai rawan terpapar
radikalisme dan kekerasan ekstrem.
Pemerintah daerah harus segera mengambil upaya pencegahan agar virus itu tidak menjangkiti para generasi penerus bangsa.
“Karena di pencegahan itu lah, kita bisa menangani anak agar tidak tertarik ke tindakan terorisme,” kata
Menteri Sosial Tri Rismaharini, Jakarta, Kamis, 16 Maret 2023.
Mensos menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pencegahan paparan radikalisme. Dia pun menggambarkan pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 2010-2020.
“Saat itu saya mendalami, terus membentuk tim baik yang menangani korban maupun pelaku,” ujar dua.
Namun, dia menilai upaya pencegahan tak hanya dilakukan pemerintah daerah. Keluarga dan lingkungan masyarakat, kata dia, dapat turut serta mengawasi dan mencegah tindakan-tindakan radikalisme dan paham ekstremis kekerasan pada anak-anak.
Mensos menyarankan pemerintah daerah untuk melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama melihat fenomena anak terpapar radikalisme dan ekstremis kekerasan dapat terjadi di lingkungan sekolah.
Menurut dia, guru maupun orang tua di rumah berpengaruh kuat pada pemikiran dan tindakan anak-anak. “Karena di sekolah-sekolah level pendidikan SMP, SMA saat itu (di Surabaya) dimasuki oleh para alumni, kemudian mereka melakukan intervensi (radikalisme dan paham ekstremis kekerasan) memengaruhi siswa-siswi,” ungkap Mensos.
Pengalaman sebagai Wali Kota Surabaya, Risma menutup seluruh aktivitas sekolah pada Sabtu dan Minggu. Kemudian, melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan untuk masuk mendampingi di sekolah-sekolah pada setiap Jumat.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sejak 2018 telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok radikal dan ekstremis kekerasan.
Upaya ini sejalan dengan prioritas di bawah Pilar 1 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme 2020-2024 (RAN PE).
Sementara itu, Kementerian Sosial menyediakan layanan rehabilitasi sosial berbasis residensial bagi keluarga dan anak yang terpapar radikalisme dengan tingkat rendah hingga sedang.
Layanan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, terapi psikososial dan mental spiritual, dukungan keluarga, pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan, dan dukungan aksesibilitas seperti pendidikan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
