Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Transparansi Jadi Kunci Omnibus Law

Nasional Omnibus Law
Cahya Mulyana • 10 Februari 2020 08:24
Jakarta: Tekad pemerintah segera memiliki regulasi 'sapu jagat' yang dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi mulai terlihat implementasinya. Pemerintah telah melayangkan surat presiden (surpres) terkait dengan pembahasan dua rancangan undang-undang (RUU) omnibus law, yakni tentang perpajakan dan cipta lapangan kerja, ke DPR.
 
"Surpres sudah masuk DPR, segera dibacakan dalam rapat paripurna terdekat. Saya dengar yang masuk baru dua (RUU Omnibus Law) tentang perpajakan dan cipta lapangan kerja," kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, kepada Media Indonesia, Minggu, 9 Februari 2020.
 
Surpres akan dibahas di Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 11 Februari 2020. Setelah disepakati semua legislator, dua draf RUU itu akan diserahkan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Panitia khusus (pansus) atau panitia kerja pun segera dibentuk.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pembahasan tingkat satu diharapkan bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja atau tiga masa sidang. Mudah-mudahan lancar," ketus Hendrawan.
 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membenarkan RUU Cipta Lapangan Kerja dengan skema omnibus law telah rampung dan diserahkan ke DPR.
 
Menurut Ida, RUU yang berdampak pada 80 UU dan 1.245 pasal itu akan memberikan efek besar bagi perekonomian Indonesia. RUU ini juga memiliki 11 klaster, salah satunya ketenagakerjaan.
 
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo menginginkan draf omnibus law selesai dalam 100 hari.
 
"Sebab ini merupakan agenda besar Presiden Jokowi lima tahun ke depan. Tidak mungkin seluruhnya diselesaikan dengan cepat. Namun, kalau bisa diselesaikan dalam 100 hari, ya mengapa tidak," kata dia.
 
Transparansi Jadi Kunci Omnibus Law
Ilustrasi. Medcom.id

Substansi

Anggota Badan Legislasi DPR, Herman Khaeron, meminta pemerintah memperhatikan berbagai hal terkait dengan draf tersebut, dari kelengkapan naskah akademik hingga sosialisasi di masyarakat sebelum diserahkan, dan dibahas bersama DPR.
 
Herman juga menekankan agar pemerintah memperhatikan benar isi dan substansi dari draf yang akan menyelaraskan hingga ratusan regulasi tersebut.
 
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani menilai keterbukaan dan penjelasan substansi materi pada RUU Cipta Lapangan Kerja sangat diperlukan.
 
"Pemerintah, menurut saya, harus bisa menjelaskan situasinya. Harus dengan argumentasi yang jelas karena datanya ada di pemerintah. Saya yakin kalau itu dibuka, rakyat akan menerima," kata Hariyadi.
 
Di sisi lain, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, enggan mengomentari isu yang ada dalam tiga RUU omnibus law tersebut. Dia menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam menyusun ketiga rancangan regulasi tersebut.
 
"Yang penting jangan sembrono dan gegabah mencabut roh suatu undang-undang dan dengan sederhana dimasukkan omnibus," pungkas Sukamta.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif