NEWSTICKER
Presiden Joko Widodo dan jajarannya/ANT/Puspa P
Presiden Joko Widodo dan jajarannya/ANT/Puspa P

Survei: Kinerja Kementerian Agama dan Kemenkum HAM Buruk

Nasional lembaga survei Kabinet Jokowi-Maruf 100 Hari Jokowi-Maruf
Sri Yanti Nainggolan • 08 Februari 2020 21:32
Jakarta: Survei Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat dua kementerian dinilai publik perlu dievaluasi pada periode kedua Presiden Joko Widodo. Yakni, Kementerian Agama yang dinilai sebanyak 27 persen publik berkinerja buruk, dan Kementerian Hukum dan HAM 25 persen.
 
Penilaian ini membuat 42 persen publik ingin adanya perombakan di Kabinet Indonesia Maju. Sedangkan 36 persen publik menganggap tak perlu dan 22 persen tidak menjawab.
 
"Kalau betul perlu, kira-kira siapa? Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebesar 36 persen," ujar Direktur Eksekutif Dedi Kurnia dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Posisi kedua yakni Menteri Agama Fachrul Razi. Dedi menyebut survei pergantian menteri ini sesuai dengan jajak pendapat terkait kinerja mereka di kementerian.
 
Survei: Kinerja Kementerian Agama dan Kemenkum HAM Buruk
Kabinet Indonesia Maju. Foto: MI/Ramdani
 
Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon memiliki penilaian sendiri. Dia menganggap Menteri Keuangan Sri Mulyani paling layak diganti. Effendi menuding Sri tak becus mengalirkan dana ke program-program Jokowi.
 
"Bukan tak suka sama Bu Sri Mulyani, tapi buktinya sampai tahun keenam ini sekarang tak ada poin nilai jual yang mendongkrak program Pak Jokowi," kata Effendi.
 
Dia mencontohkan program BPJS Kesehatan yang masih defisit. Effendi berpendapat ketidakcukupan anggaran adalah masalah krusial di periode kedua Jokowi. Padahal, program yang dicanangkan bagus semua.
 
"Ya kalau memang diperlukan kenapa tidak mencapai Menkeu yang fresh," imbuh dia.
 
Effendi tak menyebutkan nama terkait sosok yang tepat untuk mengisi pos menteri keuangan. Namun dia yakin banyak yang mumpuni memegang posisi tersebut.
 
"Oh, banyak pasti. Karena kita perlu maju dengan kecukupan anggaran," ujar dia.
 
Survei Evaluasi 100 Hari Jokowi-Maruf tersebut dilakukan pada 10 hingga 31 Januari 2020 dengan mengambil sampel di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 1.600 orang. Jajak pendapat ini menggunakan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) dengan validitas 94-97 persen dan margin of error 4 persen.
 

 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif