Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal mematuhi semua perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk, larangan untuk membahas penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
"Pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden Jokowi," kata juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 6 April 2022.
Sebagai pembantu pemerintah, Luhut akan fokus menyelesaikan tugas kementeriannya. Khususnya, mengawal pemulihan ekonomi di tengah menurunnya kasus pandemi di Tanah Air.
"Pak Luhut juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden," kata Jodi.
Nama Luhut tidak asing dengan isu usulan Jokowi tiga periode. Sebelumnya, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berencana mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi agar memimpin negara untuk ketiga kalinya namun deklarasi diurungkan. Luhut merupakan Ketua Dewan Pembina Apdesi.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang hari ini, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para menterinya untuk tidak lagi membahas hal-hal terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan urusan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sudahi itu,” ucapnya.
Baca: Sentil Menteri, Jokowi: Hentikan Wacana Penundaan Pemilu!
Jokowi menginstruksikan para menteri berhenti membahas penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Termasuk, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan urusan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sudahi itu," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 6 April 2022.
Kepala Negara memerintahkan 'para pembantu' fokus menyelesaikan agenda kerja di instansinya. Dia tak ingin lagi ada menteri yang membahas penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)
Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal mematuhi semua perintah Presiden
Joko Widodo (Jokowi). Termasuk, larangan untuk membahas
penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
"Pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden Jokowi," kata juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 6 April 2022.
Sebagai pembantu pemerintah, Luhut akan fokus menyelesaikan tugas kementeriannya. Khususnya, mengawal pemulihan ekonomi di tengah menurunnya kasus pandemi di Tanah Air.
"Pak Luhut juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden," kata Jodi.
Nama Luhut tidak asing dengan isu usulan Jokowi tiga periode. Sebelumnya, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berencana mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi agar memimpin negara untuk ketiga kalinya namun deklarasi diurungkan. Luhut merupakan Ketua Dewan Pembina Apdesi.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang hari ini, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para menterinya untuk tidak lagi membahas hal-hal terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan urusan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sudahi itu,” ucapnya.
Baca:
Sentil Menteri, Jokowi: Hentikan Wacana Penundaan Pemilu!
Jokowi menginstruksikan para menteri berhenti membahas penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Termasuk, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan urusan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sudahi itu," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang disiarkan di kanal
YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 6 April 2022.
Kepala Negara memerintahkan 'para pembantu' fokus menyelesaikan agenda kerja di instansinya. Dia tak ingin lagi ada menteri yang membahas penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
