Posisi Mendag Seharusnya Bukan Ketum Parpol

Jakarta: Direktur Eksekutif Lingkar Mardani Ray Rangkuti menilai posisi menteri perdagangan (mendag) mestinya diisi figur di luar partai politik (parpol). Mendag justru dijabat Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. "Penggantinya ini justru yang menurut saya tidak terlalu menggembirakan juga," kata Ray dalam program Newsmaker Medcom.id bertajuk 'Reshuffle Kabinet Ubah Peta Politik?', Sabtu, 18 Juni 2022. Menurut Ray, posisi pimpinan Kementerian Perdagangan diisi oleh ketum parpol berisiko. Terlebih persoalan minyak goreng berada di ujung tombak kementerian tersebut dan terus mendapat sorotan publik. "Sebaiknya ditangani oleh kelompok-kelompok nonpartai politik," ujar Ray. Ray mengatakan kalau posisi mendag diisi dengan figur profesional, kinerja menteri tidak terganggu dengan agenda politik. Terlebih, perpolitikan nasional terus memanas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Kalangan nonpartai politik kan betul-betul dapat bekerja full selama 24 jam, untuk keperluan mengelola ekonomi kita di masa akan datang. Misalnya, dalam hal ini di dunia perdagangan," ucap Ray. Baca: Efek Elektoral Anies Dinilai Lebih Kuat untuk NasDem Kendati demikian, mengganti mendag oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai langkah yang tepat. Kinerja Muhammad Lutfi tak memuaskan. "Pak Lutfi kemudian dicopot ya itu sesuatu yang bisa dinyatakan rasional ya, saya lihat sebagai tindakan yang tepat gitu," kata Ray. Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet Indonesia Maju. Dua menteri baru yang ditunjuk Kepala Negara adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) serta mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lalu, tiga nama wakil menteri yang ditunjuk yaitu Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN.