Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal sulit. Penundaan baru bisa terjadi jika partai politik dan masyarakat Indonesia memberikan restu.
"Bahwa wacana ini membutuhkan pendalaman, membutuhkan dinamika demokrasi, termasuk juga persetujuan dari partai politik, utamanya juga kehendak dari rakyat," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Siapa Malu Siapa Mau Tunda Pemilu?', Minggu, 13 Maret 2022.
Jazilul mengamini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah mengetahui kesulitan penundaan pemilu. Bahkan penundaan ini juga tidak diketahui oleh konstitusi yang dianut Indonesia.
Namun, PKB melihat adanya masalah pandemi covid-19 yang tengah dihadapi Indonesia dan berpotensi membuat gagal Pemilu 2024. Atas dasar itulah PKB mengusulkan Pemilu 2024 ditunda.
"Faktanya ketika pandemi itu datang banyak masalah yang secara aturan tidak disebutkan secara baik," ujar Jazilul.
Konstitusi mengatur pemilu dilakukan selama lima tahun sekali. Namun, pada faktanya, Indonesia pernah melaksanakan pemilu kurang dari lima tahun pada 1999.
"Tahun 1999 itu belum sampai lima tahun sekali, tapi tidak satupun mengatakan bahwa itu pelanggaran dalam konstitusi, karena apa? Karena itu kehendak rakyat yang dianggap benar," kata Jazilul.
PKB meyakini penundaan pemilu 2024 baru bakal terjadi jika masyarakat Indonesia memberikan restu. Jika tidak, penundaan itu cuma sebatas wacana politik.
Baca: Surya Paloh Minta Isu Penundaan Pemilu Tak Lagi Dibahas
Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dia mengusulkan pesta demokrasi 2024 ditunda selama setahun atau dua tahun.
Usulan itu berlandaskan pertimbangan perbaikan ekonomi Indonesia yang dilanda pandemi covid-19. Momentum perbaikan tersebut ada pada 2022-2023.
Dia khawatir Indonesia melewatkan momentum kebangkitan ekonomi nasional karena pemilu. Alasannya, setiap penyelenggaraan pemilu berdampak kurang baik terhadap ekonomi Indonesia.
Biasanya, para investor cenderung menahan modal selama pemilu berlangsung, terjadi ketidakpastian saat masa transisi peralihan pemerintahan, hingga potensi konflik yang dapat berakibat buruk terhadap perekonomian.
"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022.
Jakarta:
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui penundaan Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024 bakal sulit. Penundaan baru bisa terjadi jika partai politik dan masyarakat Indonesia memberikan restu.
"Bahwa wacana ini membutuhkan pendalaman, membutuhkan dinamika demokrasi, termasuk juga persetujuan dari partai politik, utamanya juga kehendak dari rakyat," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam diskusi
Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Siapa Malu Siapa Mau Tunda Pemilu?', Minggu, 13 Maret 2022.
Jazilul mengamini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah mengetahui kesulitan
penundaan pemilu. Bahkan penundaan ini juga tidak diketahui oleh konstitusi yang dianut Indonesia.
Namun, PKB melihat adanya masalah pandemi covid-19 yang tengah dihadapi Indonesia dan berpotensi membuat gagal Pemilu 2024. Atas dasar itulah PKB mengusulkan Pemilu 2024 ditunda.
"Faktanya ketika pandemi itu datang banyak masalah yang secara aturan tidak disebutkan secara baik," ujar Jazilul.
Konstitusi mengatur pemilu dilakukan selama lima tahun sekali. Namun, pada faktanya, Indonesia pernah melaksanakan pemilu kurang dari lima tahun pada 1999.
"Tahun 1999 itu belum sampai lima tahun sekali, tapi tidak satupun mengatakan bahwa itu pelanggaran dalam konstitusi, karena apa? Karena itu kehendak rakyat yang dianggap benar," kata Jazilul.
PKB meyakini penundaan pemilu 2024 baru bakal terjadi jika masyarakat Indonesia memberikan restu. Jika tidak, penundaan itu cuma sebatas wacana politik.
Baca:
Surya Paloh Minta Isu Penundaan Pemilu Tak Lagi Dibahas
Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dia mengusulkan pesta demokrasi 2024 ditunda selama setahun atau dua tahun.
Usulan itu berlandaskan pertimbangan perbaikan ekonomi Indonesia yang dilanda pandemi covid-19. Momentum perbaikan tersebut ada pada 2022-2023.
Dia khawatir Indonesia melewatkan momentum kebangkitan ekonomi nasional karena pemilu. Alasannya, setiap penyelenggaraan pemilu berdampak kurang baik terhadap ekonomi Indonesia.
Biasanya, para investor cenderung menahan modal selama pemilu berlangsung, terjadi ketidakpastian saat masa transisi peralihan pemerintahan, hingga potensi konflik yang dapat berakibat buruk terhadap perekonomian.
"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
