Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin memerintahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, segera mendata jumlah rumah terdampak erupsi Gunung Semeru. Pemerintah segera membangun hunian sementara bagi masyarakat terdampak letusan gunung tersebut.
Terdapat dua lokasi yang akan direlokasi sebagai tempat hunian sementara warga. Kedua lokasi itu berada di Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo; dan Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.
"Saya (minta) data-data (masyarakat terdampak) di lapangan disiapkan," ujar Ma'ruf saat menggelar konferensi video dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Kamis, 16 Desember 2021.
Ma'ruf sempat berdialog dengan para pengungsi secara virtual. Dia memastikan pemerintah berkomitmen menuntaskan dan menangani permasalahan masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru, termasuk penyediaan hunian baru.
"Alhamdulillah, semua sudah disiapkan. Insyaallah tempat tinggalnya sudah akan dibangun, jalan-jalannya sudah akan dibuat, jembatannya juga sudah akan dibuat. (Bapak/Ibu) jangan lagi merasa sedih, merasa susah," kata Ma'ruf.
Menurut Ma'ruf, pemerintah juga akan mencarikan lokasi yang paling aman dan diupayakan masih dekat dengan tempat tinggal yang lama. Lokasi tersebut nantinya dibangun dengan konsep smart village atau desa pintar.
"Semacam hutan sosial dan lahan komersial, apa itu peternakan ayam, sapi, kemudian sapi perah susu dan sebagainya untuk digunakan di lahan di sekitar (permukiman)," kata dia.
Baca: Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Mengusung Konsep Desa Pintar
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo mengatakan PUPR segera membangun hunian sementara untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru. Terlebih, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar telah menyetujui lahan milik Perhutani untuk dijadikan tempat relokasi.
Dia meminta pemerintah daerah setempat memberikan data akurat jumlah masyarakat yang terdampak. Mengingat PUPR belum mendapatkan angka pasti.
"Datanya tadi belum valid, ada yang dapat 900, ada 2 ribu, data ini harus valid. Jangan sampai ada masyarakat yang terabaikan tidak mendapatkan tempat," kata dia.
Jakarta: Wakil Presiden
Ma'ruf Amin memerintahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, segera mendata jumlah rumah terdampak
erupsi Gunung Semeru. Pemerintah segera membangun hunian sementara bagi masyarakat terdampak letusan gunung tersebut.
Terdapat dua lokasi yang akan direlokasi sebagai tempat hunian sementara warga. Kedua lokasi itu berada di Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo; dan Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.
"Saya (minta) data-data (masyarakat terdampak) di lapangan disiapkan," ujar Ma'ruf saat menggelar konferensi video dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Kamis, 16 Desember 2021.
Ma'ruf sempat berdialog dengan para pengungsi secara virtual. Dia memastikan pemerintah berkomitmen menuntaskan dan menangani permasalahan masyarakat yang terdampak erupsi
Gunung Semeru, termasuk penyediaan hunian baru.
"Alhamdulillah, semua sudah disiapkan. Insyaallah tempat tinggalnya sudah akan dibangun, jalan-jalannya sudah akan dibuat, jembatannya juga sudah akan dibuat. (Bapak/Ibu) jangan lagi merasa sedih, merasa susah," kata Ma'ruf.
Menurut Ma'ruf, pemerintah juga akan mencarikan lokasi yang paling aman dan diupayakan masih dekat dengan tempat tinggal yang lama. Lokasi tersebut nantinya dibangun dengan konsep smart village atau desa pintar.
"Semacam hutan sosial dan lahan komersial, apa itu peternakan ayam, sapi, kemudian sapi perah susu dan sebagainya untuk digunakan di lahan di sekitar (permukiman)," kata dia.
Baca:
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Mengusung Konsep Desa Pintar
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo mengatakan PUPR segera membangun hunian sementara untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru. Terlebih, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar telah menyetujui lahan milik Perhutani untuk dijadikan tempat relokasi.
Dia meminta pemerintah daerah setempat memberikan data akurat jumlah masyarakat yang terdampak. Mengingat PUPR belum mendapatkan angka pasti.
"Datanya tadi belum valid, ada yang dapat 900, ada 2 ribu, data ini harus valid. Jangan sampai ada masyarakat yang terabaikan tidak mendapatkan tempat," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
