Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani - Medcom.id/Muhammad Al Hasan.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani - Medcom.id/Muhammad Al Hasan.

Tim Asistensi Hukum Disebut Mencegah Kesewenang-wenangan Aparat

Nasional wiranto penegakan hukum
Whisnu Mardiansyah • 09 Mei 2019 17:44
Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan pembentukan tim asistensi hukum berdampak positif. Lembaga ini bisa meminimalisasi aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang.
 
"Maka justru bisa bantu pemeritnah dan penegak hukum untuk tidak sewenang-wenang. Karena kalau anggotanya dari para ahli hukum, misalnya ada ujaran pidato dan ungkapan di ruang publik, akan dikaji dulu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.
 
Kinerja tim hukum nasional tidak semata berbasis pada ketentuan hukum perundang-undangan. Tetapi mempertimbangkan sisi kebijaksanaan menyikapi sebuah pernyataan tokoh publik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Justru dengan tim hukum tersebut, pemerintah dan jajaran penegak hukum itu mestinya lebih berhati-hati dalam memproses hukum," jelas Arsul.
 
Arsul heran seolah pembentukan tim hukum merupakan lembaga khusus yang memiliki kewenangan khusus. Padahal, lembaga ini hanya memberikan saran dan masukan menyikapi pernyataan seorang tokoh.
 
"Tim hukum saja mesti diumumkan secara resmi kayak tim yang luar biasa padahal ini tim hukum tim konsultasi saja," jelas Arsul.
 
(Baca juga:Mahfud Hingga Romli Hiasi Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam)
 
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar rapat perdana dengan tim asistensi hukum Kemenko Polhukam. Wiranto mengatakan tim tersebut diisi 22 orang dengan latar belakang ahli hukum, akademisi, dan pejabat kementerian dan lembaga.
 
"Yang sudah tercatat sudah ada 22, tapi di situ ada klausul bahwa masih terbuka untuk penambahan dari perorangan maupun dari organisasi profesi hukum," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.
 
Selain itu, ada beberapa organisasi hukum yang mendaftarkan diri dalam tim asistensi itu. Wiranto menegaskan tim tersebut bukan tim hukum nasional seperti yang dikabarkan sebelumnya.
 
Tim asistensi ini berada di bawah naungan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tim ini akan memantau pernyataan para tokoh yang dinilai memprovokasi di media sosial.
 
"Sehingga Menko Polhukam dalam rangka mengoordinasikan kementerian dan lembaga, di bawahnya termasuk TNI dan Polri. Itu bisa bertindak berdasarkan hukum positif di Indonesia, bisa bertindak berdasarkan masukan dari para ahli hukum," kata Wiranto.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif