KKN Era Orba Paling Dahsyat Sepanjang Sejarah
Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Romahurmuziy. (Foto: MI/Mohamad Irfan)
Jakarta: Narasi kampanye Titiek Soeharto yang ingin Indonesia kembali ke era Orde Baru disebut sangat berbahaya. Bukan cuma pemerintahan dijalankan secara otoriter namun juga menjadi momen korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) paling dahsyat sepanjang sejarah politik Indonesia.

"Ini kampanye yang membahayakan. Kalau itu ditujukan untuk dihidupkan menjadi bagian inheren jangan lupa KKN zaman orde baru itu paling dahsyat dalam bentangan politik Indonesia," ujar Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Romahurmuziy  melalui sambungan satelit dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 22 November 2018.

Salah satu bukti KKN di era Orde Baru berjalan mulus selama bertahun-tahun, kata Romi, ditunjukkan dengan sejumlah megaproyek dalam negeri hanya dikuasai segelintir orang yang berpusat di Cendana. Beberapa megaproyek bahkan dimanipulasi untuk menguntungkan pemerintah. 


Masih segar dalam ingatan Romi ketika lahan cengkeh milik petani dibakar hanya agar mereka tunduk di bawah kepemimpinan putra Soeharto yang menghendaki tegaknya Badan Penyelenggara Pelaksana Cengkeh (BPPC). 

"Saat itu kesempatan usaha untuk pembangunan jalan tol juga sangat terkonsentrasi pada anak Pak Harto lainnya sehingga kita melihat bahwa memang KKN yang ada pada saat itu begitu dahsyat," katanya.

Tak berhenti sampai di situ Romi mengaku mengalami sendiri pahitnya masa Orde Baru. Ia ingat betul pada 1987 teror dari kekuatan pemerintahan Orde Baru kerap singgah di kediamannya.

Sang ibu yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yogyakarta adalah salah satu anggota partai yang berseberangan dengan pemerintah.

"Saya sempat mengalami beberapa minggu harus dikawal anggota Gerakan Pemuda Kakbah ke sekolah karena ancaman penculikan. Bahkan salah satu anggota Kanwil PPP dibunuh pada 1982," ungkapnya.

Romi menyebut pemerintahan Orde Baru menggunakan kedok demokrasi pancasila untuk melanggengkan kekuasaan. Perwujudannya dilakukan dengan memberangus seluruh kekuatan lawan politik sampai dengan penghilangan nyawa. 

Ia menambahkan menghidupkan kembali Orde Baru hanya akan menguntungkan keluarga Soeharto yang kepemimpinannya dilakukan secara sentralistis. Tidak akan ada lagi kepala desa yang mendapatkan dana yang langsung ditransfer APBD yang semasa Orde Baru tidak pernah ada.

"Sekali lagi wacana seperti ini sangat membahayakan. Jangan lupa pemerintahan zaman itu juga pro asing. Kehadiran Freeport menjadi awal hadirnya PMA (UU Penanaman Modal Asing)," jelasnya. 





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id