Bahlil Tak Menampik Jokowi Mungkin jadi Penasihat Prabowo

Jakarta: Politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pembentukan kabinet merupakan hak prerogratif presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, Bahlil tidak menampik kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi penasihat Prabowo. "Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 April 2024. Bahlil mengaku melaporkan sejumlah perkembangan investasi pada presiden seusai cuti melaksanakan ibadah umroh. Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Bahlil mengaku tidak membahas soal kabinet Prabowo-Gibran. "Enggak. Itu kan hak prerogatif presiden terpilih karena Pak Presiden Jokowi ini kan sudah dua kali jadi presiden. Tahu mana hak prerogatif presiden terpilih mana yang bukan," terang Bahlil.   Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi sudah mulai membahas soal pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Prabowo, dalam rapat terbatas kabinet. Bahlil menjelaskan presiden membahas program-program untuk 2025. Menurut dia, program pemerintah sudah harus mencerminkan visi-misi presiden terpilih. "Karena ini sifatnya berkelanjutan maka program-program 2025 sudah harus mencerminkan tentang visi misi dan program besar dari presiden terpilih. Tapi kan itu akan diputuskan pada saat MK (Mahkamah Konstitusi) dan penetapan Komisi Pemilihan Umum," ujar Bahlil. KPU sebelumnya menyatakan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan presiden 2024. Saat ini proses sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dimohonkan dua pasangan calon lainnya masih berjalan di MK. "Jangan kita mendahului apa yang menjadi tugas daripada MK dan KPU. Tapi bahwa ancang-ancang besar, garis besarnya mungkin saja itu sudah dimasukkan," papar Bahlil.