medcom.id, Jakarta: Pemerintahan dinilai bisa bekerja dengan baik jika kekuasaan yang dimiliki efektif dan segala sesuatu yang diagendakan dapat berjalam sesuai rencana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memang memiliki dukungan yang kuat dari publik, hanya saja pasangan ini dinilai memiliki posisi politik yang lemah.
"Problemnya, dari sisi dukungan publik Jokowi dan JK ini masih cukup bagus tapi dari sisi dukungan politik adalah presiden dan wapres terlemah posisi politiknya karena support di parlemen minoritas," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi dalam diskusi dan rilis survei Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Ahad (21/12/2014).
Selain memiliki dukungan minoritas di Parlemen, posisi Jokowi-JK yang bukan elite partai politik juga menjadi sorotan. Hal ini membuat pasangan ini tidak mempunyai kontrol efektif terhadap satu pun partai politik yang mendukung mereka.
"Jokowi tidak punya kendali di PDI Perjuangan karena yang punya kendali ibu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri)," tambah Hasan.
Hal ini, lanjut Hasan, membuat posisi pasangan ini agak riskan karena tidak memiliki dukungan politik yang efektif. Hasan menjelaskan, dalam waktu tiga bulan atau lebih partai pendukung bisa saja berseteru dan tidak setuju dengan keputusan yang diambil pasangan ini.
Hasan menilai, jika hal itu terjadi, akan berbahaya bagi pemerintahan Jokowi-JK karena tidak adanya komando apapun terhadap partai poltik yang mendukung mereka.
"Pak JK juga tidak punya komando terhadap1 pun partai, SBY saja yang punya kontrol masih bisa dimain-mainin apalagi yang tidak punya kontrol efektif," tambah Hasan.
Oleh karena itu, lanjut Hasan, dengan kondisi saat ini pemerintahan Jokowi-JK akan sangat sulit bertahan. Meskipun pemerintahan Jokowi-JK memiliki dukungan yang kuat dari publik.
medcom.id, Jakarta: Pemerintahan dinilai bisa bekerja dengan baik jika kekuasaan yang dimiliki efektif dan segala sesuatu yang diagendakan dapat berjalam sesuai rencana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memang memiliki dukungan yang kuat dari publik, hanya saja pasangan ini dinilai memiliki posisi politik yang lemah.
"Problemnya, dari sisi dukungan publik Jokowi dan JK ini masih cukup bagus tapi dari sisi dukungan politik adalah presiden dan wapres terlemah posisi politiknya karena support di parlemen minoritas," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi dalam diskusi dan rilis survei Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Ahad (21/12/2014).
Selain memiliki dukungan minoritas di Parlemen, posisi Jokowi-JK yang bukan elite partai politik juga menjadi sorotan. Hal ini membuat pasangan ini tidak mempunyai kontrol efektif terhadap satu pun partai politik yang mendukung mereka.
"Jokowi tidak punya kendali di PDI Perjuangan karena yang punya kendali ibu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri)," tambah Hasan.
Hal ini, lanjut Hasan, membuat posisi pasangan ini agak riskan karena tidak memiliki dukungan politik yang efektif. Hasan menjelaskan, dalam waktu tiga bulan atau lebih partai pendukung bisa saja berseteru dan tidak setuju dengan keputusan yang diambil pasangan ini.
Hasan menilai, jika hal itu terjadi, akan berbahaya bagi pemerintahan Jokowi-JK karena tidak adanya komando apapun terhadap partai poltik yang mendukung mereka.
"Pak JK juga tidak punya komando terhadap1 pun partai, SBY saja yang punya kontrol masih bisa dimain-mainin apalagi yang tidak punya kontrol efektif," tambah Hasan.
Oleh karena itu, lanjut Hasan, dengan kondisi saat ini pemerintahan Jokowi-JK akan sangat sulit bertahan. Meskipun pemerintahan Jokowi-JK memiliki dukungan yang kuat dari publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
