medcom.id, Jakarta: Setia bersama pemerintah, merupakan doktrin pertama yang dibangun para pendiri Golkar, Tri Karya (Kosgoro, Soksi, dan MKGR). Apalagi wakil presiden saat ini, Jusuf Kalla (JK), adalah kader Partai Golkar.
"Awal Ruhnya Golkar pendukung pemerintah yang sah. Maka kami keputusannya mendukung Jokowi-JK. Apalagi pak JK mantan ketua umum kami. Itu sangat prinsipil," tegas Ketua DPP Partai Golkar bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Opini, Leo Nababan di ruang kerjanya, Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, kamis, (11/12/2014).
Kemudian, Leo menyinggung soal slogan Partai Golkar yang telah berganti. Dari 'Suara Golkar, Suara Rakyat', menjadi 'Suara Rakyat, Suara Golkar'. Artinya, kata dia, Golkar mendukung penuh pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. "Suara rakyat menginginkan pilkada langsung. Kami memutuskan mendukung Perppu," terangnya.
Meskipun pada akhirnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX Bali Aburizal Bakrie (Ical), menolak rekomendasi Munas, yang mempertahankan pilkada melalui DPRD. "Sebagai aktivis, kaget juga. Baru kali ini, keputusan Munas dibatalkan seorang ketua umum. Seharusnya, keputusan Munas, rekomendasi, atau catatan kecil apapun harus dibatalkan lewat Munaslub," ujar dia.
medcom.id, Jakarta: Setia bersama pemerintah, merupakan doktrin pertama yang dibangun para pendiri Golkar, Tri Karya (Kosgoro, Soksi, dan MKGR). Apalagi wakil presiden saat ini, Jusuf Kalla (JK), adalah kader Partai Golkar.
"Awal Ruhnya Golkar pendukung pemerintah yang sah. Maka kami keputusannya mendukung Jokowi-JK. Apalagi pak JK mantan ketua umum kami. Itu sangat prinsipil," tegas Ketua DPP Partai Golkar bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Opini, Leo Nababan di ruang kerjanya, Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, kamis, (11/12/2014).
Kemudian, Leo menyinggung soal slogan Partai Golkar yang telah berganti. Dari 'Suara Golkar, Suara Rakyat', menjadi 'Suara Rakyat, Suara Golkar'. Artinya, kata dia, Golkar mendukung penuh pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. "Suara rakyat menginginkan pilkada langsung. Kami memutuskan mendukung Perppu," terangnya.
Meskipun pada akhirnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX Bali Aburizal Bakrie (Ical), menolak rekomendasi Munas, yang mempertahankan pilkada melalui DPRD. "Sebagai aktivis, kaget juga. Baru kali ini, keputusan Munas dibatalkan seorang ketua umum. Seharusnya, keputusan Munas, rekomendasi, atau catatan kecil apapun harus dibatalkan lewat Munaslub," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
