medcom.id, Jakarta: Perselisihan di tubuh Partai Golkar kian parah, diduga ada upaya untuk meloloskan salah satu calon ketum secara aklamasi. Banyak protes bermunculan, bahkan Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) bersuara menuntut pemilihan harus berjalan dengan demokratis secara voting.
"Pertama dulu Golkar kita minta agar apapun namanya tetap berjalan secara demokratis," kata JK kepada pewarta di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).
Menurut dia, pemilihan seharusnya berjalan sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai. Suksesi pemimpin Golkar harus secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap kader partai tanpa terkecuali untuk ikut bersaing meraih pucuk tertinggi dari partai berlambang beringin itu.
Selain itu, sistem pemilihan ketua umum harus dilakukan dengan sistem voting. "Dengan cara sistem pemilihannya yang katakanlah harus dengan voting yang tertutup, apapun caranya, kapanpun," tegas pria asal Makasar itu.
JK mengaku telah membicarakan hal itu dengan Ketua Umum Golkar saat ini, Aburizal Bakrie. JK menuntut pria yang akrab disapa Ical itu untuk menjamin pemilihan demokratis terjadi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar IX yang akan diselenggarakan di Bali.
"Tentu saya suruh bicara tadi Ical, panjang lebar, bahwa harus dia menjamin itu terjadi," jelas JK.
medcom.id, Jakarta: Perselisihan di tubuh Partai Golkar kian parah, diduga ada upaya untuk meloloskan salah satu calon ketum secara aklamasi. Banyak protes bermunculan, bahkan Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) bersuara menuntut pemilihan harus berjalan dengan demokratis secara
voting.
"Pertama dulu Golkar kita minta agar apapun namanya tetap berjalan secara demokratis," kata JK kepada pewarta di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).
Menurut dia, pemilihan seharusnya berjalan sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai. Suksesi pemimpin Golkar harus secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap kader partai tanpa terkecuali untuk ikut bersaing meraih pucuk tertinggi dari partai berlambang beringin itu.
Selain itu, sistem pemilihan ketua umum harus dilakukan dengan sistem
voting. "Dengan cara sistem pemilihannya yang katakanlah harus dengan voting yang tertutup, apapun caranya, kapanpun," tegas pria asal Makasar itu.
JK mengaku telah membicarakan hal itu dengan Ketua Umum Golkar saat ini, Aburizal Bakrie. JK menuntut pria yang akrab disapa Ical itu untuk menjamin pemilihan demokratis terjadi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar IX yang akan diselenggarakan di Bali.
"Tentu saya suruh bicara tadi Ical, panjang lebar, bahwa harus dia menjamin itu terjadi," jelas JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
