medcom.id, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengutarakan hambatan apa saja yang mesti dihadapi dalam upaya menyejahterakan desa-desa di seluruh Indonesia.
Marwan mengakui hingga kini, dana merupakan masalah utama pihaknya. Kementerian sebenarnya sudah menganggarkan dana Rp70 triliun untuk dialokasikan kepada setiap desa dan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di seluruh Indonesia.
Setiap desa akan dialokasikan sebesar Rp1,4 miliar, bahkan akan ditingkatkan jumlahnya sesuai kebutuhan. "Jumlah itu pukul rata untuk seluruh desa," katanya di kantor Metro TV pada Jumat (28/1/2014).
Ia menjelaskan nantinya dana tersebut akan ditransfer ke rekening setiap desa. Jika memang kurang atau ada penggunaan tidak tepat sasaran, uang akan kembali ditarik ke pusat.
"Maka itu, ada fasilitator yang membina aparat desa supaya mereka dapat membuat laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku," jelasnya.
Marwan mengakui jumlah itu tentu masih kurang dari yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan sesuai dengan poin ketiga Nawacita, agenda prioritas Jokowi-JK.
Untuk itu, pihaknya berjanji akan berusaha untuk menambah anggaran yang ada melalui pembicaraan dengan Bappenas. "Saya akan usahakan, itu tergantung Bappenas," ucapnya.
Selain masalah dana, Marwan juga mengakui masih rumitnya birokrasi di kementerian. Itu pun menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapinya guna melancarkan program-program yang ada. "Memang sulit, sejak dulu mereka sudah terbiasa seperti itu, tapi saya akan hadapi," ucapnya optimis.
medcom.id, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengutarakan hambatan apa saja yang mesti dihadapi dalam upaya menyejahterakan desa-desa di seluruh Indonesia.
Marwan mengakui hingga kini, dana merupakan masalah utama pihaknya. Kementerian sebenarnya sudah menganggarkan dana Rp70 triliun untuk dialokasikan kepada setiap desa dan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di seluruh Indonesia.
Setiap desa akan dialokasikan sebesar Rp1,4 miliar, bahkan akan ditingkatkan jumlahnya sesuai kebutuhan. "Jumlah itu pukul rata untuk seluruh desa," katanya di kantor Metro TV pada Jumat (28/1/2014).
Ia menjelaskan nantinya dana tersebut akan ditransfer ke rekening setiap desa. Jika memang kurang atau ada penggunaan tidak tepat sasaran, uang akan kembali ditarik ke pusat.
"Maka itu, ada fasilitator yang membina aparat desa supaya mereka dapat membuat laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku," jelasnya.
Marwan mengakui jumlah itu tentu masih kurang dari yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan sesuai dengan poin ketiga Nawacita, agenda prioritas Jokowi-JK.
Untuk itu, pihaknya berjanji akan berusaha untuk menambah anggaran yang ada melalui pembicaraan dengan Bappenas. "Saya akan usahakan, itu tergantung Bappenas," ucapnya.
Selain masalah dana, Marwan juga mengakui masih rumitnya birokrasi di kementerian. Itu pun menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapinya guna melancarkan program-program yang ada. "Memang sulit, sejak dulu mereka sudah terbiasa seperti itu, tapi saya akan hadapi," ucapnya optimis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
