medcom.id, Jakarta: Kenaikan harga BBM bersubsidi yang diputuskan Presiden Joko Widodo Senin (17/11/2014) lalu menimbulkan gejolak politik di parlemen.
Muncul wacana penggunaan hak interpelasi dan hak dewan lainnya yang digulirkan beberapa fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP). Misalnya Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat.
Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan pendukung pemerintah tak heran dengan bergulirnya wacana tersebut.
"Saya tidak terkejut dengan niat dan rencana KMP utk mendorong digunakannya hak interpelasi DPR terkait keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sejak awal hal tersebut hanya tinggal persoalan waktu saja," ungkap Wakil Ketua fraksi PDIP, Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Sebelumnya, Faksi PKS menyatakan akan menggunakan hak interpelasi. Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra menyatakan akan menggunakan hak konsitusional dewan yang dimilikinya, walau baru hanya menggunakan hak bertanya.
Basarah mengaku tak heran dengan ribut-ribut soal pemanfaatan hak dewan. Dia sudah menduga pemerintahan Jokowi akan sering digoyang parlemen.
"Menurut prediksi saya akan ada beberapa lagi penggunakan hak interpelasi atau hak angket lainnya yang akan digulirkan KMP terhada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya," ungkap dia.
"Hal itu selaras dengan motif dipertahankannya eksistensi KMP pasca-Pilpres yang lalu. Yakni untuk menjadi kekuatan oposisi yang akan mengawasi atau bahkan mengendalikan jalannya pemerintahan Jokowi," lanjut Wakil Sekretaris Jenderal PDIP itu.
Dengan kondisi ini, pemerintah harus menyiapkan diri. Jokowi-JK dan para pembantunya diminta lebih responsif dan lebih cermat lagi untuk dalam mempersiapkan dan menjalankan program. Ini perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai macam potensi serangan dari DPR. Baik itu kritikan, ataupun penggunaan hak dewan.
medcom.id, Jakarta: Kenaikan harga BBM bersubsidi yang diputuskan Presiden Joko Widodo Senin (17/11/2014) lalu menimbulkan gejolak politik di parlemen.
Muncul wacana penggunaan hak interpelasi dan hak dewan lainnya yang digulirkan beberapa fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP). Misalnya Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat.
Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan pendukung pemerintah tak heran dengan bergulirnya wacana tersebut.
"Saya tidak terkejut dengan niat dan rencana KMP utk mendorong digunakannya hak interpelasi DPR terkait keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sejak awal hal tersebut hanya tinggal persoalan waktu saja," ungkap Wakil Ketua fraksi PDIP, Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Sebelumnya, Faksi PKS menyatakan akan menggunakan hak interpelasi. Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra menyatakan akan menggunakan hak konsitusional dewan yang dimilikinya, walau baru hanya menggunakan hak bertanya.
Basarah mengaku tak heran dengan ribut-ribut soal pemanfaatan hak dewan. Dia sudah menduga pemerintahan Jokowi akan sering digoyang parlemen.
"Menurut prediksi saya akan ada beberapa lagi penggunakan hak interpelasi atau hak angket lainnya yang akan digulirkan KMP terhada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya," ungkap dia.
"Hal itu selaras dengan motif dipertahankannya eksistensi KMP pasca-Pilpres yang lalu. Yakni untuk menjadi kekuatan oposisi yang akan mengawasi atau bahkan mengendalikan jalannya pemerintahan Jokowi," lanjut Wakil Sekretaris Jenderal PDIP itu.
Dengan kondisi ini, pemerintah harus menyiapkan diri. Jokowi-JK dan para pembantunya diminta lebih responsif dan lebih cermat lagi untuk dalam mempersiapkan dan menjalankan program. Ini perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai macam potensi serangan dari DPR. Baik itu kritikan, ataupun penggunaan hak dewan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
