medcom.id, Jakarta: Realisasi program Nawa Cita dianggap belum maksimal selama tiga tahun terakhir. Sejumlah kementerian dinilai gagal dan belum berhasil menjalankan program-program pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla.
Koalisi Relawan Bersuara JKW-JK menilai Kementerian Ketenagakerjaan masih mempertahankan sistem kontrak atau outsourcing bagi para buruh. Program itu jelas bertolak belakang dengan janji kampanye Jokowi.
"Janji kampanye menyatakan Jokowi akan menghapus UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 64 tentang Ketenagakerjaan," kata Koordinator Koalisi Relawan Bersuara JKW-JK Thamrin Barubu dalam diskusi di Jakarta, Senin 10 Juli 2017.
Thamrin meminta Jokowi mengevaluasi Kementerian Ketenagakerjaan. Sistem tenaga kontrak harus segera dihapus.
Klik: Nawa Cita Kedaulatan Pangan di 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Ia juga menyinggung program perumahan bersubsidi untuk rakyat. Uang muka rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diresmikan Jokowi pada Mei lalu dinilai tidak sesuai realita di lapangan.
"Rumah tersebut dipasarkan dengan kisaran uang muka sebesar 1%, praktek di lapangan uang muka rumah itu 5%, serta biaya angsuran atau cicilan perbulannya sangat besar dan tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Thamrin.
Belum lagi biaya administrasi dan pungutan-pungutan lainnya ketika akan membeli rumah tersebut. Maka program rumah bersubsidi sifatnya komersil.
"Presiden harus segera mengklarifikasi serta menginvestigasi kebenarannya," kata Thamrin.
Klik: Visi-misi Jokowi-JK Diberi Judul Nawa Cita
medcom.id, Jakarta: Realisasi program Nawa Cita dianggap belum maksimal selama tiga tahun terakhir. Sejumlah kementerian dinilai gagal dan belum berhasil menjalankan program-program pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla.
Koalisi Relawan Bersuara JKW-JK menilai Kementerian Ketenagakerjaan masih mempertahankan sistem kontrak atau outsourcing bagi para buruh. Program itu jelas bertolak belakang dengan janji kampanye Jokowi.
"Janji kampanye menyatakan Jokowi akan menghapus UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 64 tentang Ketenagakerjaan," kata Koordinator Koalisi Relawan Bersuara JKW-JK Thamrin Barubu dalam diskusi di Jakarta, Senin 10 Juli 2017.
Thamrin meminta Jokowi mengevaluasi Kementerian Ketenagakerjaan. Sistem tenaga kontrak harus segera dihapus.
Klik: Nawa Cita Kedaulatan Pangan di 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Ia juga menyinggung program perumahan bersubsidi untuk rakyat. Uang muka rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diresmikan Jokowi pada Mei lalu dinilai tidak sesuai realita di lapangan.
"Rumah tersebut dipasarkan dengan kisaran uang muka sebesar 1%, praktek di lapangan uang muka rumah itu 5%, serta biaya angsuran atau cicilan perbulannya sangat besar dan tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Thamrin.
Belum lagi biaya administrasi dan pungutan-pungutan lainnya ketika akan membeli rumah tersebut. Maka program rumah bersubsidi sifatnya komersil.
"Presiden harus segera mengklarifikasi serta menginvestigasi kebenarannya," kata Thamrin.
Klik: Visi-misi Jokowi-JK Diberi Judul Nawa Cita
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
