medcom.id, Jakarta: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menegaskan umat Islam wajib menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Negara sudah dibentuk sesuai dengan kesepakatan bersama para pendiri bangsa.
Ma'ruf mengatakan, selama 42 tahun berdiri di Indonesia, MUI tetap istiqamah sebagai pelindung dan penjaga umat sekaligus pengawal dan penjaga negara. Dalam rangka mengawal bangsa dan negara itu, MUI telah mengambil keputusan yg sangat penting dalam komisi fatwa MUI pada 2003 yang menyatakan, pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia.
"Oleh karenanya, sebagai bentuk implementasi kebangsaan dan tanggung jawab keumatan, umat Islam wajib memelihara Pancasila sebagai dasar negara dan keutuhan NKRI," kata Ma'ruf dalam sambutannya pada acara Harlah ke-42 MUI di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Juli 2017.
Umat Islam diminta menjaga negara dari segala bentuk rongrongan dan pengkhianatan terhadap Pancasila. Pasalnya, Pancasila telah disepakati sebagai ideologi bangsa sejak awal.
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga mengingatkan hubungan antarumat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, umat muslim dan nonmuslim harus hidup berdampingan secara damai.
"Karena, memang kita diperintahkan oleh agama menyayangi siapa saja di bumi," tuturnya.
Ia menjelaskan, salah satu pilar terselenggaranya kehidupan berbangsa dan negara ditopang oleh kekuasan yang legitimate dan demokratis. Tanpa itu, negara akan selalu berada dalam suasana tidak stabil.
Rais 'Aam PBNU itu menambahkan, selama ini Indonesia telah berhasil melalui beragam kondisi politik. Hal ini membuktikan, kedaulatan penuh berada di tangan rakyat.
"Telah kita sepakat bersama dalam Rapat Kerja Nasional MUI 2016 bahwa MUI berpandangan, bahwa pergantian kekuasan yang tidak sesuai konstitusi akan menimbulkan bara yang lebih besar sehingga harus dicegah," tandasnya.
Dalam peringatan Harlah ke-42 MUI, hadir sejumlah pejabat pemerintahan dan tokoh. Di antaranya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, sejumlah ulama seperti AA Gym, Bachtiar Natsir, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
medcom.id, Jakarta: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menegaskan umat Islam wajib menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Negara sudah dibentuk sesuai dengan kesepakatan bersama para pendiri bangsa.
Ma'ruf mengatakan, selama 42 tahun berdiri di Indonesia, MUI tetap istiqamah sebagai pelindung dan penjaga umat sekaligus pengawal dan penjaga negara. Dalam rangka mengawal bangsa dan negara itu, MUI telah mengambil keputusan yg sangat penting dalam komisi fatwa MUI pada 2003 yang menyatakan, pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia.
"Oleh karenanya, sebagai bentuk implementasi kebangsaan dan tanggung jawab keumatan, umat Islam wajib memelihara Pancasila sebagai dasar negara dan keutuhan NKRI," kata Ma'ruf dalam sambutannya pada acara Harlah ke-42 MUI di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Juli 2017.
Umat Islam diminta menjaga negara dari segala bentuk rongrongan dan pengkhianatan terhadap Pancasila. Pasalnya, Pancasila telah disepakati sebagai ideologi bangsa sejak awal.
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga mengingatkan hubungan antarumat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, umat muslim dan nonmuslim harus hidup berdampingan secara damai.
"Karena, memang kita diperintahkan oleh agama menyayangi siapa saja di bumi," tuturnya.
Ia menjelaskan, salah satu pilar terselenggaranya kehidupan berbangsa dan negara ditopang oleh kekuasan yang legitimate dan demokratis. Tanpa itu, negara akan selalu berada dalam suasana tidak stabil.
Rais 'Aam PBNU itu menambahkan, selama ini Indonesia telah berhasil melalui beragam kondisi politik. Hal ini membuktikan, kedaulatan penuh berada di tangan rakyat.
"Telah kita sepakat bersama dalam Rapat Kerja Nasional MUI 2016 bahwa MUI berpandangan, bahwa pergantian kekuasan yang tidak sesuai konstitusi akan menimbulkan bara yang lebih besar sehingga harus dicegah," tandasnya.
Dalam peringatan Harlah ke-42 MUI, hadir sejumlah pejabat pemerintahan dan tokoh. Di antaranya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, sejumlah ulama seperti AA Gym, Bachtiar Natsir, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
