medcom.id, Jakarta: Partai Gerindra keberatan dengan presidential threshold atau ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20-25 persen. Ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20-25 persen adalah persoalan mudah.
"Rasanya ambang batas 20 persen juga enteng kok buat Gerindra," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono di Jakarta, Sabtu 5 Agustus 2017.
Ferry merasa bahwa Gerindra telah memiliki mitra sesama partai politik yang siap untuk berkoalisi. Namun Gerindra menolak karena ambang batas itu tidak berdasar. "Jadi salah kalau ada orang mengatakan Gerindra atau Prabowo galau soal ambang batas 20 persen," ucap dia.
Baca: Fadli Zon: Presidential Threshold 20% Salah Logika
Ferry menegaskan, Gerindra dan partai yang menolak ambang batas itu sebenarnya tidak khawatir. Akan tetapi lebih kepada dasar penetapan adanya ambang batas.
"Artinya Gerindra santai saja kok dan merasa sangat yakin bahwa masyarakat, toh masyarkat yang akan memilih apakah partai atau figurnya nanti," tandas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai presidential threshold sebesar 20 persen salah logika. Sebab, dalam dua periode sebelumnya, pemilu tidak dilaksanakan serentak seperti Pemilu 2019.
"Enggak nyambung logikanya karena pemilunya tidak serentak. Makanya tidak ramai, pileg dulu baru pilpres," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 31 Juli 2017.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga mengkritik Undang Undang (UU) Pemilu. Kritik Prabowo mengarah pada ketentuan ambang batas pencalonan presiden.
"Presidential Threshold 20 persen, menurut kami adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," kata Prabowo.
medcom.id, Jakarta: Partai Gerindra keberatan dengan presidential threshold atau ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20-25 persen. Ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20-25 persen adalah persoalan mudah.
"Rasanya ambang batas 20 persen juga enteng kok buat Gerindra," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono di Jakarta, Sabtu 5 Agustus 2017.
Ferry merasa bahwa Gerindra telah memiliki mitra sesama partai politik yang siap untuk berkoalisi. Namun Gerindra menolak karena ambang batas itu tidak berdasar. "Jadi salah kalau ada orang mengatakan Gerindra atau Prabowo galau soal ambang batas 20 persen," ucap dia.
Baca: Fadli Zon: Presidential Threshold 20% Salah Logika
Ferry menegaskan, Gerindra dan partai yang menolak ambang batas itu sebenarnya tidak khawatir. Akan tetapi lebih kepada dasar penetapan adanya ambang batas.
"Artinya Gerindra santai saja kok dan merasa sangat yakin bahwa masyarakat, toh masyarkat yang akan memilih apakah partai atau figurnya nanti," tandas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai presidential threshold sebesar 20 persen salah logika. Sebab, dalam dua periode sebelumnya, pemilu tidak dilaksanakan serentak seperti Pemilu 2019.
"Enggak nyambung logikanya karena pemilunya tidak serentak. Makanya tidak ramai, pileg dulu baru pilpres," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 31 Juli 2017.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga mengkritik Undang Undang (UU) Pemilu. Kritik Prabowo mengarah pada ketentuan ambang batas pencalonan presiden.
"Presidential Threshold 20 persen, menurut kami adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," kata Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
