medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut perlunya peran pers menunjang kinerja pemerintah. Terutama memberikan kritik dan pandangan kritis yang mewakili aspirasi masyarakat.
"Pemerintah butuh kritik dan pandangan kritis yang mewakili masyarakat, karena dari situ negara bisa terjaga arahnya," kata JK saat pembukaan acara world press freedom day di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 3 Mei 2017.
Dengan mewakili aspirasi masyarakat, media bisa memanfaatkan secara maksimal kebebasan pers. JK mengingatkan bagaimana Orde Baru mengawasi ketat pekerjaan jurnalistik.
Menurutnya, itu justru mengkerdilkan negara, karena pemerintah tidak bisa mendengar kritik konstruktif yang mewakili rakyat. Media sebagai penghubung antara kemauan masyarakat dan tindakan pemerintah berada di posisi strategis.
Misalnya menyajikan pemberitaan soal kemiskinan, JK meyakinkan ada tindak lanjut pemerintah terhadap hal tersebut. Contoh lain terkait kesenjangan, negara akan hadir mengatasi masalah sosial itu.
Media yang terbuka dan bebas memberi andil bagi kemajuan negara. "Mengharapkan agar media memaksimalkan manfaat kebebasan dan teknologi yang ada untuk kebaikan semua," kata JK.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebebasan tak bebas tanpa koridor. "Tapi bagaimana mengembangkan negeri ini. Tentu punya tanggung jawab pada etika dan aturan internal media. Bagaimana hal ini menjadi bagian fundamental," imbuh JK.
Koridor kebebasan pers termasuk pengendalian di perusahaan media. Perlu internal sensor untuk memastikan berita layak tayang atau tidak. Menurut JK hal tersebut adalah salah satu cara menjauhkan pekerjaan jurnalistik dari berita palsu atau hoax.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut perlunya peran pers menunjang kinerja pemerintah. Terutama memberikan kritik dan pandangan kritis yang mewakili aspirasi masyarakat.
"Pemerintah butuh kritik dan pandangan kritis yang mewakili masyarakat, karena dari situ negara bisa terjaga arahnya," kata JK saat pembukaan acara world press freedom day di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 3 Mei 2017.
Dengan mewakili aspirasi masyarakat, media bisa memanfaatkan secara maksimal kebebasan pers. JK mengingatkan bagaimana Orde Baru mengawasi ketat pekerjaan jurnalistik.
Menurutnya, itu justru mengkerdilkan negara, karena pemerintah tidak bisa mendengar kritik konstruktif yang mewakili rakyat. Media sebagai penghubung antara kemauan masyarakat dan tindakan pemerintah berada di posisi strategis.
Misalnya menyajikan pemberitaan soal kemiskinan, JK meyakinkan ada tindak lanjut pemerintah terhadap hal tersebut. Contoh lain terkait kesenjangan, negara akan hadir mengatasi masalah sosial itu.
Media yang terbuka dan bebas memberi andil bagi kemajuan negara. "Mengharapkan agar media memaksimalkan manfaat kebebasan dan teknologi yang ada untuk kebaikan semua," kata JK.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebebasan tak bebas tanpa koridor. "Tapi bagaimana
mengembangkan negeri ini. Tentu punya tanggung jawab pada etika dan aturan internal media. Bagaimana hal ini menjadi bagian fundamental," imbuh JK.
Koridor kebebasan pers termasuk pengendalian di perusahaan media. Perlu internal sensor untuk memastikan berita layak tayang atau tidak. Menurut JK hal tersebut adalah salah satu cara menjauhkan pekerjaan jurnalistik dari berita palsu atau
hoax.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
