Jakarta: Media and Campaign Manager di Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri, menyoroti isi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan itu dinilai berpotensi menjadi alat bagi pemerintah untuk merepresi kebebasan sipil.
“Ada alat-alat atau tools yang dipakai untuk merepresi kebebasan sipil, salah satunya dengan UU ITE,” kata Nurina pada acara Media Briefing yang diselenggarakan oleh Koalisi Serius Revisi UU ITE secara daring, Kamis, 2 Maret 2023.
Dia mengingatkan seluruh kalangan masyarakat agar waspada terhadap produk hukum ini. Dia menyebut pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut berpotensi menjerat semua kalangan.
“Menurut saya ini merupakan sebuah alarm untuk kita, masyarakat sipil yang menyuarakan hak, ataupun masyarakat awam. Juga ini menjadi tanda bahaya, itu kenyataannya” ujar Nurina.
Dia juga menilai beberapa pasal yang ada dalam UU ITE tidak berperspektif HAM, serta tidak melindungi kelompok rentan, melainkan hanya dilihat dari perspektif keamanan. Dia beserta rekan-rekannya yang tergabung dalam Koalisi Revisi UU ITE mendesak pemerintah segera merevisi produk hukum tersebut.
“Kenapa menjadi penting direvisi? Karena kita melihat ada masalah, masalahnya banyak. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api,” tegas Nurina.
Dia berharap seluruh elemen masyarakat bersama-sama menyuarakan permasalahan ini agar terjaminnya hak asasi sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Abie Kurniawan)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Media and Campaign Manager di Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri, menyoroti isi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (
UU ITE). Aturan itu dinilai berpotensi menjadi alat bagi pemerintah untuk merepresi
kebebasan sipil.
“Ada alat-alat atau
tools yang dipakai untuk merepresi kebebasan sipil, salah satunya dengan UU ITE,” kata Nurina pada acara
Media Briefing yang diselenggarakan oleh Koalisi Serius Revisi UU ITE secara daring, Kamis, 2 Maret 2023.
Dia mengingatkan seluruh kalangan masyarakat agar waspada terhadap produk hukum ini. Dia menyebut pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut berpotensi menjerat semua kalangan.
“Menurut saya ini merupakan sebuah alarm untuk kita, masyarakat sipil yang menyuarakan hak, ataupun masyarakat awam. Juga ini menjadi tanda bahaya, itu kenyataannya” ujar Nurina.
Dia juga menilai beberapa pasal yang ada dalam UU ITE tidak berperspektif HAM, serta tidak melindungi kelompok rentan, melainkan hanya dilihat dari perspektif keamanan. Dia beserta rekan-rekannya yang tergabung dalam Koalisi Revisi UU ITE mendesak pemerintah segera merevisi produk hukum tersebut.
“Kenapa menjadi penting direvisi? Karena kita melihat ada masalah, masalahnya banyak. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api,” tegas Nurina.
Dia berharap seluruh elemen masyarakat bersama-sama menyuarakan permasalahan ini agar terjaminnya hak asasi sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. (
Abie Kurniawan)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
