Probolinggo: Aparatur sipil negara (ASN) di minta mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja. Bukan hanya mengejar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetapi harus meningkatkan standar tinggi untuk menyejahterakan warga.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat menjadi pembicara acara 'Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK & DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara' di Probolinggo.
"Salah satu tolok ukur penting dalam mengukur kinerja pemda ialah laporan keuangannya memperoleh predikat WTP dari BPK.BPK ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kenegaraan," kata Misbakhun, Jumat, 14 April 2023.
Selain Misbakhun, acara itu juga dihadiri Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi dan Wali Kota Probolinggo. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati.
Misbakhun menjelaskan, terdapat dua undang-undang (UU) yang menjadi dasar pijakan BPK. Pertama UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.
"Dua undang-undang tersebut menjadi dasar penguatan yang strategis bagi BPK dalam melakukan upaya-upaya bagaimana pelaksanaan pembangunan itu terlaksana baik, dengan akuntabilitas yang baik, dan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Misbakhun.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengapresiasi Pemkot Probolinggo yang laporan keuangannya lima kali berturut-turut memperoleh predikat WTP dari BPK. Misbakhun menyebut capaian itu bukan sekadar prestasi, melainkan bukti akuntabilitas dan transparansi.
"Ini merupakan prestasi sekaligus komitmen Pemkot untuk menjadikan Probolinggo mempunyai akuntabilitas yang baik. WTP ini menunjukkan transparasi yang dibangun di Kota Probolinggo dinilai baik oleh lembaga setingkat BPK," kata Misbakhun.
Menurut Misbakhun WTP saja tidak cukup. Pemkot Probolinggo harus meningkatkan standar demi mengejar target yang lebih tinggi untuk menyejahterakan warga.
"Saya yakin ASN memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan standar kesejahteraan. Sinergi menjadi kunci penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Bangsa," katanya.
Probolinggo: Aparatur sipil negara (ASN) di minta mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja. Bukan hanya mengejar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetapi harus meningkatkan standar tinggi untuk menyejahterakan warga.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat menjadi pembicara acara 'Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK & DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara' di Probolinggo.
"Salah satu tolok ukur penting dalam mengukur kinerja pemda ialah laporan keuangannya memperoleh predikat WTP dari BPK.BPK ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kenegaraan," kata Misbakhun, Jumat, 14 April 2023.
Selain Misbakhun, acara itu juga dihadiri Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi dan Wali Kota Probolinggo. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati.
Misbakhun menjelaskan, terdapat dua undang-undang (UU) yang menjadi dasar pijakan BPK. Pertama UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.
"Dua undang-undang tersebut menjadi dasar penguatan yang strategis bagi BPK dalam melakukan upaya-upaya bagaimana pelaksanaan pembangunan itu terlaksana baik, dengan akuntabilitas yang baik, dan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Misbakhun.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengapresiasi Pemkot Probolinggo yang laporan keuangannya lima kali berturut-turut memperoleh predikat WTP dari BPK. Misbakhun menyebut capaian itu bukan sekadar prestasi, melainkan bukti akuntabilitas dan transparansi.
"Ini merupakan prestasi sekaligus komitmen Pemkot untuk menjadikan Probolinggo mempunyai akuntabilitas yang baik. WTP ini menunjukkan transparasi yang dibangun di Kota Probolinggo dinilai baik oleh lembaga setingkat BPK," kata Misbakhun.
Menurut Misbakhun WTP saja tidak cukup. Pemkot Probolinggo harus meningkatkan standar demi mengejar target yang lebih tinggi untuk menyejahterakan warga.
"Saya yakin ASN memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan standar kesejahteraan. Sinergi menjadi kunci penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Bangsa," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
