medcom.id, Jakarta: Rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga yang dirilis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menuai kontroversi.
Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, kewenangan untuk mengevaluasi menteri pada kabinet kerja Presiden Joko Widodo bukan tugas pokok dan fungsi KemenPAN-RB. Otoritas mengevaluasi menteri ada pada presiden.
"Kalau kewenangan evaluasi menteri diberikan pada menteri. Maka sama saja jeruk makan jeruk," kata Karding saat dihubungi, Selasa (5/1/2016).
Anggota komisi III DPR ini mengatakan, sebaiknya semua menteri fokus pada kewenangannya dan kerja masing-masing, bukan malah membuat penilaian kinerja dan lembaga pemerintahan.
"Terkadang pejabat sekarang ini banyak nyari sensasi hanya untuk popularitas dirinya saja," ujar karding.
Sebelumnya, Yuddy mengatakan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu dilakukan setiap tahun dan semata-mata untuk mendorong perbaikan kinerja.
"Kami tidak punya pretensi apa pun antara tugas evaluasi yang kami lakukan dan isu reshuffle kabinet. Dasar evaluasi kami ialah undang-undang, serta instruksi presiden untuk melakukan ukuran kinerja instansi pemerintah," jelas Yuddy di Jakarta, kemarin.
Dia menegaskan hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan. Evaluasi juga melibatkan BPKP, KPK, dan BPS. "Bisa dibuktikan secara ilmiah," tantangnya.
medcom.id, Jakarta: Rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga yang dirilis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menuai kontroversi.
Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, kewenangan untuk mengevaluasi menteri pada kabinet kerja Presiden Joko Widodo bukan tugas pokok dan fungsi KemenPAN-RB. Otoritas mengevaluasi menteri ada pada presiden.
"Kalau kewenangan evaluasi menteri diberikan pada menteri. Maka sama saja jeruk makan jeruk," kata Karding saat dihubungi, Selasa (5/1/2016).
Anggota komisi III DPR ini mengatakan, sebaiknya semua menteri fokus pada kewenangannya dan kerja masing-masing, bukan malah membuat penilaian kinerja dan lembaga pemerintahan.
"Terkadang pejabat sekarang ini banyak nyari sensasi hanya untuk popularitas dirinya saja," ujar karding.
Sebelumnya, Yuddy mengatakan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu dilakukan setiap tahun dan semata-mata untuk mendorong perbaikan kinerja.
"Kami tidak punya pretensi apa pun antara tugas evaluasi yang kami lakukan dan isu reshuffle kabinet. Dasar evaluasi kami ialah undang-undang, serta instruksi presiden untuk melakukan ukuran kinerja instansi pemerintah," jelas Yuddy di Jakarta, kemarin.
Dia menegaskan hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan. Evaluasi juga melibatkan BPKP, KPK, dan BPS. "Bisa dibuktikan secara ilmiah," tantangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
