Depok: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut ekonomi Indonesia saat ini belum mampu menyejahterakan rakyat. Ia kembali menyinggung banyak kekayaan alam Indonesia yang dikuasai asing.
"Saya sampaikan ternyata setelah sekian puluh tahun kita merdeka, kekayaan negara kita tidak tinggal di kita. Kita ini bangsa yang lengah. Bangsa yang kurang waspada, terutama para elite kita," kata Prabowo di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu, 1 April 2018.
Prabowo menilai saat ini ekonomi Indonesia masih menganut sistem neoliberal. Padahal, menurut dia, sistem ekonomi neoliberal hanya menguntungkan segelintir orang.
"Bank Dunia sendiri mengatakan 1 persen rakyat indonesia menguasai hampir 40 persen kekayan Indonesia. Lebih parah lagi soal tanah, 1 persen orang Indonesia menguasai 80 persen tanah Indonesia. Ini adil atau tidak?" ujar dia.
Baca: Prabowo Irit Bicara soal Pilpres 2019
Dia mengatakan seharusnya perekonomian Indonesia kembali diarahkan sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan begitu, perekonomian Indonesia akan mampu menyejahterakan seluruh rakyat.
"Siapa pun nanti yang memimpin di daerah-daerah atau siapa pun nanti yang memimpin republik ini harus berani menegakan Pasal 33 UUD 1945. Saya yakin dengan pasal ini kita bisa bangkit kembali. Kita bisa merebut kembali kekayaan kita untuk rakyat kita," pungkas dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/wkBnxMak" allowfullscreen></iframe>
Depok: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut ekonomi Indonesia saat ini belum mampu menyejahterakan rakyat. Ia kembali menyinggung banyak kekayaan alam Indonesia yang dikuasai asing.
"Saya sampaikan ternyata setelah sekian puluh tahun kita merdeka, kekayaan negara kita tidak tinggal di kita. Kita ini bangsa yang lengah. Bangsa yang kurang waspada, terutama para elite kita," kata Prabowo di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu, 1 April 2018.
Prabowo menilai saat ini ekonomi Indonesia masih menganut sistem neoliberal. Padahal, menurut dia, sistem ekonomi neoliberal hanya menguntungkan segelintir orang.
"Bank Dunia sendiri mengatakan 1 persen rakyat indonesia menguasai hampir 40 persen kekayan Indonesia. Lebih parah lagi soal tanah, 1 persen orang Indonesia menguasai 80 persen tanah Indonesia. Ini adil atau tidak?" ujar dia.
Baca: Prabowo Irit Bicara soal Pilpres 2019
Dia mengatakan seharusnya perekonomian Indonesia kembali diarahkan sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan begitu, perekonomian Indonesia akan mampu menyejahterakan seluruh rakyat.
"Siapa pun nanti yang memimpin di daerah-daerah atau siapa pun nanti yang memimpin republik ini harus berani menegakan Pasal 33 UUD 1945. Saya yakin dengan pasal ini kita bisa bangkit kembali. Kita bisa merebut kembali kekayaan kita untuk rakyat kita," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
