Bogor: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan kasus ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada 2018. Kasus ini sedang diproses.
"(Ada) 721 kasus netralitas ASN," kata Ketua Bawaslu Abhan di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 24 Juli 2018.
Kasus itu, kata Abhan, sudah direkomendasikan kepada Komisi ASN. Menurut dia, rekomendasi itu sudah diteruskan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memberikan sanksi atau teguran kepada ASN pelanggar.
"PPK sudah memberikan sanksi dan teguran," ucap dia.
Baca: MK Gelar Sidang Sengketa Pilkada 2018 Lusa
Selain ASN, Bawaslu juga menemukan adanya tiga kasus ketidaknetralan yang melibatkan aparat kepolisian saat pilkada. Kasus itu ada di Maluku, Makassar, dan Maluku Utara.
Bogor: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan kasus ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada 2018. Kasus ini sedang diproses.
"(Ada) 721 kasus netralitas ASN," kata Ketua Bawaslu Abhan di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 24 Juli 2018.
Kasus itu, kata Abhan, sudah direkomendasikan kepada Komisi ASN. Menurut dia, rekomendasi itu sudah diteruskan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memberikan sanksi atau teguran kepada ASN pelanggar.
"PPK sudah memberikan sanksi dan teguran," ucap dia.
Baca: MK Gelar Sidang Sengketa Pilkada 2018 Lusa
Selain ASN, Bawaslu juga menemukan adanya tiga kasus ketidaknetralan yang melibatkan aparat kepolisian saat pilkada. Kasus itu ada di Maluku, Makassar, dan Maluku Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
