5 Bacaleg Eks Napi Korupsi tak Lolos Verifikasi

Whisnu Mardiansyah 22 Juli 2018 06:48 WIB
pilegpemilu serentak 2019
5 Bacaleg Eks Napi Korupsi tak Lolos Verifikasi
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan berkas verifikasi bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR dari 16 partai politik peserta pemilu 2019. Dari data yang masuk, lima bacaleg tak lolos karena berstatus mantan narapidana kasus korupsi. 

"Ditemukan lima bakal caleg pernah terkena tindak pidana korupsi. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 21 Juli 2018. 

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, kelima bacaleg itu berstatus mantan narapidana berdasarkan lampiran salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lima bacaleg itu berasal dari empat daerah pemilihan (dapil).


"Mantan narapidana korupsi itu ada di daerah pemilihan Aceh 2 (dua orang), Bangka Belitung (satu orang), Sulewasi Tenggara (satu  orang) dan Jawa Timur VI, (satu orang)," jelas Wahyu. 

Wahyu menambahkan, kelima bacaleg ini mencalonkan diri melalui partai peserta pemilu 2014 lalu. Namun, Wahyu enggan membocorkan nama bacaleg yang tak lolos maupun parpol pengusungnya.

"Kita sengaja tidak menyebut parpol karena ini juga masih dalam proses perbaikan," pungkasnya. 

Aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi diatur dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 yang resmi diundangkan per tanggal 2 Juli 2018 kemarin. PKPU mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. 

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan mantan napi koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudahla bisa diterapkan. 

Aturan pelarangan tersebut tertera pada Pasal 4 ayat 3, berbunyi 'Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.



(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id