Jakarta: Kementerian Dalam Negeri disarankan mengutamakan birokrat untuk mengisi posisi pelaksana tugas kepala daerah. Sebab, menempatkan perwira Polri aktif sebagai Plt kepala daerah dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Ketua DPP PSI Tsamara Amany dapat memahami penolakan publik perihal pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat. Banyak yang berpandangan pengangkatan Iriawan tidak sesuai dengan semangat reformasi yang menolak dwifungsi ABRI.
“Penolakan publik dapat dipahami. Penempatan perwira Polri aktif sebagai Plt kepala daerah mengingatkan publik mengenai Dwifungsi ABRI. Wajar saja ada kekhawatiran di situ. Penunjukkan tanpa proses yang transparan juga menimbulkan kecurigaan publik. Kemendagri harus serius mendengarkan opini publik yang menolak pengangkatan ini,” kata Tsamara dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 20 Juni 2018.
Menurut Tsamara masih banyak birokrat yang kompeten di Jawa Barat dan Kemendagri untuk menduduki jabatan pelaksana tugas kepala daerah. Menurutnya, seharusnya ini menjadi momentum bagi Kemendagri mengapresiasi birokrat yang punya kinerja baik dengan memberikan kepercayaan sebagai Plt kepala daerah.
“Pemprov Jawa Barat dan Kemendagri tidak kekurangan birokrat kompeten untuk menduduki jabatan Plt. Saya yakin banyak birokrat yang punya performa baik dan layak diberi kepercayaan menjadi Plt. Apalagi birokrat lebih memahami administrasi pemerintahan daerah,” ujar Caleg dari Daerah Pemilihan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri ini.
Baca: NasDem Sesalkan Pelantikan Iriawan
Perempuan muda yang pernah magang di Balaikota DKI Jakarta ini tak ingin banyak birokrat putus harapan karena merasa tak dibutuhkan bahkan untuk jabatan yang seharusnya memang diisi para birokrat.
“Prinsip meritokrasi harus dikedepankan. Jangan sampai nanti birokrat merasa ‘ah, kerja bagus atau tidak bagus, toh tidak diapresiasi’. Karena itu, Kemendagri harus mengevaluasi kebijakan ini,” tuturnya.
Meski demikian, Tsamara tetap percaya dengan profesionalisme Iriawan sebagai perwira Polri. Hanya saja, jabatan yang kini diemban oleh Iriawan tak kalah penting.
“Pak Iriawan tentu saja warga negara yang baik dan polisi yang professional. Namun beliau masih perwira aktif, maka ada baiknya beliau tetap fokus pada tugasnya sebagai Sekretaris Utama Lemhanas yang tidak kalah pentingnya,” pungkas Tsamara.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/zNP0XB7N" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri disarankan mengutamakan birokrat untuk mengisi posisi pelaksana tugas kepala daerah. Sebab, menempatkan perwira Polri aktif sebagai Plt kepala daerah dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Ketua DPP PSI Tsamara Amany dapat memahami penolakan publik perihal pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat. Banyak yang berpandangan pengangkatan Iriawan tidak sesuai dengan semangat reformasi yang menolak dwifungsi ABRI.
“Penolakan publik dapat dipahami. Penempatan perwira Polri aktif sebagai Plt kepala daerah mengingatkan publik mengenai Dwifungsi ABRI. Wajar saja ada kekhawatiran di situ. Penunjukkan tanpa proses yang transparan juga menimbulkan kecurigaan publik. Kemendagri harus serius mendengarkan opini publik yang menolak pengangkatan ini,” kata Tsamara dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 20 Juni 2018.
Menurut Tsamara masih banyak birokrat yang kompeten di Jawa Barat dan Kemendagri untuk menduduki jabatan pelaksana tugas kepala daerah. Menurutnya, seharusnya ini menjadi momentum bagi Kemendagri mengapresiasi birokrat yang punya kinerja baik dengan memberikan kepercayaan sebagai Plt kepala daerah.
“Pemprov Jawa Barat dan Kemendagri tidak kekurangan birokrat kompeten untuk menduduki jabatan Plt. Saya yakin banyak birokrat yang punya performa baik dan layak diberi kepercayaan menjadi Plt. Apalagi birokrat lebih memahami administrasi pemerintahan daerah,” ujar Caleg dari Daerah Pemilihan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri ini.
Baca: NasDem Sesalkan Pelantikan Iriawan
Perempuan muda yang pernah magang di Balaikota DKI Jakarta ini tak ingin banyak birokrat putus harapan karena merasa tak dibutuhkan bahkan untuk jabatan yang seharusnya memang diisi para birokrat.
“Prinsip meritokrasi harus dikedepankan. Jangan sampai nanti birokrat merasa ‘ah, kerja bagus atau tidak bagus, toh tidak diapresiasi’. Karena itu, Kemendagri harus mengevaluasi kebijakan ini,” tuturnya.
Meski demikian, Tsamara tetap percaya dengan profesionalisme Iriawan sebagai perwira Polri. Hanya saja, jabatan yang kini diemban oleh Iriawan tak kalah penting.
“Pak Iriawan tentu saja warga negara yang baik dan polisi yang professional. Namun beliau masih perwira aktif, maka ada baiknya beliau tetap fokus pada tugasnya sebagai Sekretaris Utama Lemhanas yang tidak kalah pentingnya,” pungkas Tsamara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
