medcom.id, Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuzy, partai terakhir yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu 14 Oktober 2017. PPP partai kesebelas yang resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2017.
Rombongan PPP dipimpin oleh Sekjen Arsul Sani. Mereka datang sekitar pukul 15.45 atau 15 menit sebelum pendaftaran ditutup pukul 16.00.
"Kami membawa berkas sesuai keputusan PKPU dan UU," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Oktober 2017.
Baca: Menteri Yasonna tak Masalah Dilaporkan ke Polisi
Arsul menambahkan, pendaftarannya hari ini turut dilengkapi dengan surat kepengurusan partai yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, mereka turut membawa surat keputusan badan hukum.
Ia yakin pihaknya yang paling sah dan pantas sebagai calon peserta Pemilu 2019. Hal ini, kata dia, bakal bertahan selama surat keputusan dari Kemenkumham itu tak dicabut.
Baca: PPP Sesungguhnya Ada di Bawah Romahurmuziy
"Selama SK belum berubah yang memiliki legitimasi mewakili PPP adalah DPP dengan Ketum Romy. Kalau ada pihak lain mengatasnamakan DPP PPP klaim boleh saja tidak bisa dilarang," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuzy, partai terakhir yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu 14 Oktober 2017. PPP partai kesebelas yang resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2017.
Rombongan PPP dipimpin oleh Sekjen Arsul Sani. Mereka datang sekitar pukul 15.45 atau 15 menit sebelum pendaftaran ditutup pukul 16.00.
"Kami membawa berkas sesuai keputusan PKPU dan UU," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Oktober 2017.
Baca: Menteri Yasonna tak Masalah Dilaporkan ke Polisi
Arsul menambahkan, pendaftarannya hari ini turut dilengkapi dengan surat kepengurusan partai yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, mereka turut membawa surat keputusan badan hukum.
Ia yakin pihaknya yang paling sah dan pantas sebagai calon peserta Pemilu 2019. Hal ini, kata dia, bakal bertahan selama surat keputusan dari Kemenkumham itu tak dicabut.
Baca: PPP Sesungguhnya Ada di Bawah Romahurmuziy
"Selama SK belum berubah yang memiliki legitimasi mewakili PPP adalah DPP dengan Ketum Romy. Kalau ada pihak lain mengatasnamakan DPP PPP klaim boleh saja tidak bisa dilarang," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DMR)
