Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dakhiri menilai dari segi hukum pemerintah sudah melakukan langkah ekstra dalam melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Namun, ia menyesali, langkah Pemerintah Arab Saudi yang tidak memberikan pemberitahuan resmi kepada Indonesia sebelum hukum pancung kepada Zaini Misrin.
"Pemerintah sudah melakukan langkah optimal, karena sejak kita dapat informasi ini dari 2008, pemerintah sudah melakukan semua langkah diplomasi bahkan melalui jalur kultural," kata Hanif Dhakiri, usai acara tahlil atau duka cita untuk Zaini Misrin di kantor Dewan Perwakilan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Maret 2018.
Politikus PKB itu mengatakan, sesuai data Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), tercatat ada 102 tenaga kerja Indonesia (TKI) terancam hukuman mati, dan 79 berhasil dibebaskan. Sedangkan, kata dia, ada tujuh TKI yang sudah dieksekusi mati dan 29 TKI sedang menempuh proses hukum.
Ia berharap hal yang dialami Zaini Misrin tidak terulang kembali. Dia bilang, tindakan Pemerintah Arab Saudi yang tidak memberikan pemberitahuan resmi (Mandatory Consuller Notification) kepada Indonesia juga diharapkan tidak akan terulang.
"Memang kami paham Arab Saudi memiliki otoritas untuk tidak memberitahu dahulu negara bersangkutan sebelum eksekusi, tetapi kan ada ratifikasi internasional yang harus ditaati bersama," ujar Kader PKB itu.
Senada dengan Hanif, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Luluk Hamidah juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan, Presiden Jokowi sudah melakukan kerja sama sangat baik untuk mengupayakan agar korban Zaini Misrin bisa dibebaskan.
"Itu Pemerintah Indonesia bahkan sampai melakukan permohonan pengampunan ke Pemerintah Arab Saudi walau kenyataannya tidak menemukan hasil," kata Luluk.
Menurutnya, sebagai warga negara dan juga partai politik ia berharap diplomasi antar Kemenlu bisa ditingkatkan, supaya posisi Indonesia dihargai oleh Arab Saudi.
"Kalau memang posisi kita dihargai, kita harapkan tidak ada lagi Zaini yang kedua atau yang berikutnya," ucap Luluk.
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dakhiri menilai dari segi hukum pemerintah sudah melakukan langkah ekstra dalam melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Namun, ia menyesali, langkah Pemerintah Arab Saudi yang tidak memberikan pemberitahuan resmi kepada Indonesia sebelum hukum pancung kepada Zaini Misrin.
"Pemerintah sudah melakukan langkah optimal, karena sejak kita dapat informasi ini dari 2008, pemerintah sudah melakukan semua langkah diplomasi bahkan melalui jalur kultural," kata Hanif Dhakiri, usai acara tahlil atau duka cita untuk Zaini Misrin di kantor Dewan Perwakilan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Maret 2018.
Politikus PKB itu mengatakan, sesuai data Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), tercatat ada 102 tenaga kerja Indonesia (TKI) terancam hukuman mati, dan 79 berhasil dibebaskan. Sedangkan, kata dia, ada tujuh TKI yang sudah dieksekusi mati dan 29 TKI sedang menempuh proses hukum.
Ia berharap hal yang dialami Zaini Misrin tidak terulang kembali. Dia bilang, tindakan Pemerintah Arab Saudi yang tidak memberikan pemberitahuan resmi (Mandatory Consuller Notification) kepada Indonesia juga diharapkan tidak akan terulang.
"Memang kami paham Arab Saudi memiliki otoritas untuk tidak memberitahu dahulu negara bersangkutan sebelum eksekusi, tetapi kan ada ratifikasi internasional yang harus ditaati bersama," ujar Kader PKB itu.
Senada dengan Hanif, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Luluk Hamidah juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan, Presiden Jokowi sudah melakukan kerja sama sangat baik untuk mengupayakan agar korban Zaini Misrin bisa dibebaskan.
"Itu Pemerintah Indonesia bahkan sampai melakukan permohonan pengampunan ke Pemerintah Arab Saudi walau kenyataannya tidak menemukan hasil," kata Luluk.
Menurutnya, sebagai warga negara dan juga partai politik ia berharap diplomasi antar Kemenlu bisa ditingkatkan, supaya posisi Indonesia dihargai oleh Arab Saudi.
"Kalau memang posisi kita dihargai, kita harapkan tidak ada lagi Zaini yang kedua atau yang berikutnya," ucap Luluk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
