medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendukung pembentukan Pansus Freeport. Hal itu dianggapnya penting menyusul adanya kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.
"Menurut saya, ini baik untuk dilakukan. Apalagi ada yang mendengar adanya keterlibatan seseorang. Bisa saja ini dilaksanakan. Tergantung dari anggota dewan itu sendiri. Jadi kalau yang punya ide saya sendiri tidak bisa," ujar Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Ia mengatakan, anggota dewan yang sepakat membentuk Pansus Freeport dapat membuat draft usulan yang ditandatangani dan disetujui oleh minimal 20 orang dan minimal lebih dari dua fraksi, baru bisa diajukan kepada Pimpinan DPR.
"Nanti akan diproses dan dibacakan dalam paripurna, lalu dimasukan ke Bamus. Dari Bamus kemudian diacarakan untuk disetujui oleh seluruh anggota dewan. Apabila disetujui, baru resmi menjadi Pansus Hak Angket DPR," tandasnya.
Lebih lanjut, ia enggan berspekulasi mengenai pertemuan antara keluarga Jusuf Kalla, Aksa Mahmud Jusuf dan Erwin Aksa, dengan bos Freeport McMoran James R Moffett (Jim Bob). Adapun, Aksa Mahmud Jusuf merupakan ipar Kalla, sementara Erwin Aksa adalah keponakannya. Menurut dia, akan lebih baik jika pertemuan tersebut diselidiki oleh panitia khusus Freeport yang akan dibentuk DPR RI.
"Nah, dari situ bisa digali seluruh permasalahan yang ada, seluruh hal-hal yang ada dan kita bisa mengetahui seluruhnya apa yang terjadi di dalam permasalahan Freeport tersebut," ucapnya.
Menurut dia, bisa saja dalam pertemuan tersebut, kerabat Wapres dan Jim Bob tidak membicarakan apapun terkait perpanjangan kontrak. Bisa saja dalam pertemuan tersebut, mereka murni hanya berbicara soal bisnis. Apalagi, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa juga merupakan seorang pengusaha.
"Sehingga yang terbaik biarlah ini masuk dalam koridor-koridor berbasis hukum, di sini bisa masuk Pansus Freeport dan disitulah semua bisa digali dari segi politik, segi bisnis," ujarnya.
Adapun sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya menargetkan 300 tandatangan anggota DPR untuk mengusulkan pansus Freeport. Dia berharap Pansus sudah bisa diusulkan dan langsung bekerja usai masa reses, pada Januari 2016 mendatang.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendukung pembentukan Pansus Freeport. Hal itu dianggapnya penting menyusul adanya kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.
"Menurut saya, ini baik untuk dilakukan. Apalagi ada yang mendengar adanya keterlibatan seseorang. Bisa saja ini dilaksanakan. Tergantung dari anggota dewan itu sendiri. Jadi kalau yang punya ide saya sendiri tidak bisa," ujar Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Ia mengatakan, anggota dewan yang sepakat membentuk Pansus Freeport dapat membuat draft usulan yang ditandatangani dan disetujui oleh minimal 20 orang dan minimal lebih dari dua fraksi, baru bisa diajukan kepada Pimpinan DPR.
"Nanti akan diproses dan dibacakan dalam paripurna, lalu dimasukan ke Bamus. Dari Bamus kemudian diacarakan untuk disetujui oleh seluruh anggota dewan. Apabila disetujui, baru resmi menjadi Pansus Hak Angket DPR," tandasnya.
Lebih lanjut, ia enggan berspekulasi mengenai pertemuan antara keluarga Jusuf Kalla, Aksa Mahmud Jusuf dan Erwin Aksa, dengan bos Freeport McMoran James R Moffett (Jim Bob). Adapun, Aksa Mahmud Jusuf merupakan ipar Kalla, sementara Erwin Aksa adalah keponakannya. Menurut dia, akan lebih baik jika pertemuan tersebut diselidiki oleh panitia khusus Freeport yang akan dibentuk DPR RI.
"Nah, dari situ bisa digali seluruh permasalahan yang ada, seluruh hal-hal yang ada dan kita bisa mengetahui seluruhnya apa yang terjadi di dalam permasalahan Freeport tersebut," ucapnya.
Menurut dia, bisa saja dalam pertemuan tersebut, kerabat Wapres dan Jim Bob tidak membicarakan apapun terkait perpanjangan kontrak. Bisa saja dalam pertemuan tersebut, mereka murni hanya berbicara soal bisnis. Apalagi, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa juga merupakan seorang pengusaha.
"Sehingga yang terbaik biarlah ini masuk dalam koridor-koridor berbasis hukum, di sini bisa masuk Pansus Freeport dan disitulah semua bisa digali dari segi politik, segi bisnis," ujarnya.
Adapun sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya menargetkan 300 tandatangan anggota DPR untuk mengusulkan pansus Freeport. Dia berharap Pansus sudah bisa diusulkan dan langsung bekerja usai masa reses, pada Januari 2016 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
