"Kebijakan pemekaran Papua merupakan agenda strategis pemerintahan yang mesti kita kawal bersama," kata Ma'ruf di Merauke, Papua Selatan, Selasa, 4 Juni 2024.
Ma'ruf mengajak seluruh pihak berperan aktif. Mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan.
"Pemerintah juga membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan Papua," ujar dia.
Baca: Ini Harapan Wapres untuk Papua Selatan |
Ma'ruf merupakan Ketua Badan BP3OKP. Badan itu berperan menyinkronisasi, mengharmonisasi, mengevaluasi, dan mengoordinasikan program pembangunan Papua.
"Diharapkan dapat diperkuat dengan adanya satu perwakilan dari setiap daerah otonomi baru Papua. Jadi ada enam perwakilan Papua di BP3OKP," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id