Lima Tahun Kinerja Kemenpan-RB Dinilai Belum Optimal

Jakarta: Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai belum baik. Terobosan reformasi birokrasi yang digaungkan Jokowi pada awal pemerintahan belum terasa.  Pakar administrasi publik Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi menyebut indikator tersebut terlihat dari masih banyaknya kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia yakin kasus korupsi kepala daerah melibatkan para birokrat. "Berarti selama ini Kemenpan-RB belum bisa sampai ke arah sana, memperbaiki sistem birokrasi kita biar tidak terkooptasi policy dari kepala daerah," kata Yogi kepada Medcom.id, Selasa, 15 Oktober 2019. Yogi menyebut masih banyak aturan birokrasi yang tumpang tindih. Misalnya, aturan daerah yang tumpang tindih dengan Kementerian Dalam Negeri.  Yogi mencatat birokrasi di kementerian dan pemerintah daerah belum efisien. "Pengelolaan sistem informasi berbasis teknologi, itu belum bisa terintegrasi juga," ujarnya. Ia menilai koordinasi antara Kemenpan-RB dengan Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparat Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), belum optimal. Seharusnya koordinasi tersebut mulai ditingkatkan.  Ia mencontohkan bagaimana Kemenpan-RB dan KASN masih bersaing satu sama lain dalam hal pengawasan. Padahal, seharusnya, keduanya bisa bersinergi dalam mengawasi para ASN. Yogi mengapresiasi perbaikan birokrasi di ranah kepolisian. Menurut dia, ini tak lepas dari peran Menpan-RB Syafruddin yang merupakan salah satu jenderal polisi aktif. "Beliau bisa menata pelayanan publik di Kepolisian. Di satu sisi mungkin karena menterinya polisi, jadi dia pelayanan publik itu bagus. Calo-calo mungkin masih ada, tapi proses pelayanan itu sekarang banyak inovasi-inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian," ujarnya. Yogi menyebut Kemenpan-RB memiliki tantangan tak mudah dalam lima tahun ke depan. Apalagi, Kemenpan-RB menargetkan kualitas ASN Indonesia sejajar dengan negara maju. "Itu harus mulai mendidik, melatih teman-teman PNS untuk bisa bersaing di internasional. Jadi tantangannya cukup besar, harus kerja sama dengan LAN. Jadi diberdayakan LAN itu, itu kan lembaga pusat pelatihannya, harusnya ada pelatihan-pelatihan internasionalisasi PNS itu," ungkap Yogi. Presiden Joko Widodo tiga kali mengganti Menpan-RB selama periode 2014-2019. Jokowi menunjuk Yuddy Chrisnandi di awal pembentukan kabinet. Yuddy hanya bertahan dua tahun. Jokowi menunjuk politikus PAN Asman Abnur menggantikan Yuddy pada 2016. Nasib Asman serupa Yuddy. Baru menjabat dua tahun, ia diberhentikan dan digantikan Syafruddin yang menjabat Menpan-RB hingga saat ini.