Jakarta: Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai wajar jika partai pendukung meminta jatah kursi menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo. Dia yakin pembagian kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin proporsional.
"Kalau seandainya nanti ada jatah-jatah pasti dapat lah dan sudah pasti proporsional," kata Karding di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019.
Misalnya dari segi pemenang pemilihan umum legislatif. Karding menilai, bisa saja pendapatan suara partai pendukung menjadi patokan Jokowi.
Berdasarkan kuantitas, ia menyebut partai dengan suara terbanyak otomatis mengalokasikan banyak dukungan ke Jokowi. Contohnya PDI Perjuangan dibandingkan dengan PPP.
"Tidak mungkin PDIP lebih sedikit dari PPP tidak mungkin, atau sebaliknya tidak mungkin," kata Karding.
Ia konsisten melihat konstelasi pembentukan kabinet. Bahwa penunjukkan menteri merupakan prerogratif presiden. Tugas partai pendukung hanya mengawal yang didukung hingga jadi.
(Baca: PKB Tak Menargetkan Jatah Menteri)
Karding menukil pernyataan Jokowi soal kriteria menteri ideal. Misalnya mereka yang menguasai bidang dan bisa bekerja dengan cepat. Lihai dalam mengeksekusi program, mumpuni memimpin dan punya skill managerial.
"Dan beliau inginnya juga banyak anak-anak muda hari ini, kita tunggu saja seperti apa nanti apakah mereka ini berasal dari partai atau non partai," kata Karding.
Jokowi dipastikan memilih orang-orang profesional. Artinya, semua pilihan didasari kualitas, bukan karena seseorang berada di partai politik atau tidak.
"Pak Jokowi sudah menyatakan saya tidak ingin membedakan antara profesional dan partai politik, dikotomi itu memang tidak baik," pungkas Karding.
Jakarta: Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai wajar jika partai pendukung meminta jatah kursi menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo. Dia yakin pembagian kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin proporsional.
"Kalau seandainya nanti ada jatah-jatah pasti dapat lah dan sudah pasti proporsional," kata Karding di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019.
Misalnya dari segi pemenang pemilihan umum legislatif. Karding menilai, bisa saja pendapatan suara partai pendukung menjadi patokan Jokowi.
Berdasarkan kuantitas, ia menyebut partai dengan suara terbanyak otomatis mengalokasikan banyak dukungan ke Jokowi. Contohnya PDI Perjuangan dibandingkan dengan PPP.
"Tidak mungkin PDIP lebih sedikit dari PPP tidak mungkin, atau sebaliknya tidak mungkin," kata Karding.
Ia konsisten melihat konstelasi pembentukan kabinet. Bahwa penunjukkan menteri merupakan prerogratif presiden. Tugas partai pendukung hanya mengawal yang didukung hingga jadi.
(
Baca: PKB Tak Menargetkan Jatah Menteri)
Karding menukil pernyataan Jokowi soal kriteria menteri ideal. Misalnya mereka yang menguasai bidang dan bisa bekerja dengan cepat. Lihai dalam mengeksekusi program, mumpuni memimpin dan punya skill managerial.
"Dan beliau inginnya juga banyak anak-anak muda hari ini, kita tunggu saja seperti apa nanti apakah mereka ini berasal dari partai atau non partai," kata Karding.
Jokowi dipastikan memilih orang-orang profesional. Artinya, semua pilihan didasari kualitas, bukan karena seseorang berada di partai politik atau tidak.
"Pak Jokowi sudah menyatakan saya tidak ingin membedakan antara profesional dan partai politik, dikotomi itu memang tidak baik," pungkas Karding.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JMS)
