Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalokasikan 30 persen dana bantuan politik untuk kegiatan pendidikan politik perempuan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kader perempuan dari partai berlambang ka'bah tersebut.
"Mengalokasikan 30 persen Dana Banpol untuk kegiatan pendidikan politik perempuan, menempatkan nomor urut satu pada pencalegan, pada kepengurusan harian di semua tingkatan dan jabatan publik lainnya," kata Ketua Penyelenggara Mukernas V PPP Ahmad Baidowi saat membacakan hasil Mukernas V di Hotel Sahid Jakarta, Minggu, 15 Desember 2019.
Mukernas V ditutup dengan menyepakati sejumlah rekomendasi internal maupun eksternal. Salah satunya, meneguhkan kembali PPP sebagai satu-satunya partai berasas Islam di parlemen yang mengedepankan komitmen keislaman dan kebangsaan.
DPP dan seluruh pengurus DPW, DPC diminta mempersiapkan organisasi kepartaian. Termasuk, menyiapkan kader-kader terbaik untuk Pilkada serentak 2020.
"Guna menghadapi pemilihan kepala daerah 2020, sebagai bagian dari sarana kaderisasi dan konsolidasi menuju Pemilu 2024," kata Baidowi.
Mukernas V juga memerintahkan DPW dan DPC untuk mengoptimalkan penggunaan dana bantuan politik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 yang mengedepankan tertib administrasi, tranparansi dan akuntabilitas. Dana bantuan digunakan untuk operasional kesekretariatan dan kegiatan pendidikan politik.
"Serta verifikasi partai politik menuju Pemilu 2024 dan penggunaan sistem infomasi dan komunikasi berbasis teknologi," pungkasnya.
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalokasikan 30 persen dana bantuan politik untuk kegiatan pendidikan politik perempuan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kader perempuan dari partai berlambang ka'bah tersebut.
"Mengalokasikan 30 persen Dana Banpol untuk kegiatan pendidikan politik perempuan, menempatkan nomor urut satu pada pencalegan, pada kepengurusan harian di semua tingkatan dan jabatan publik lainnya," kata Ketua Penyelenggara Mukernas V PPP Ahmad Baidowi saat membacakan hasil Mukernas V di Hotel Sahid Jakarta, Minggu, 15 Desember 2019.
Mukernas V ditutup dengan menyepakati sejumlah rekomendasi internal maupun eksternal. Salah satunya, meneguhkan kembali PPP sebagai satu-satunya partai berasas Islam di parlemen yang mengedepankan komitmen keislaman dan kebangsaan.
DPP dan seluruh pengurus DPW, DPC diminta mempersiapkan organisasi kepartaian. Termasuk, menyiapkan kader-kader terbaik untuk Pilkada serentak 2020.
"Guna menghadapi pemilihan kepala daerah 2020, sebagai bagian dari sarana kaderisasi dan konsolidasi menuju Pemilu 2024," kata Baidowi.
Mukernas V juga memerintahkan DPW dan DPC untuk mengoptimalkan penggunaan dana bantuan politik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 yang mengedepankan tertib administrasi, tranparansi dan akuntabilitas. Dana bantuan digunakan untuk operasional kesekretariatan dan kegiatan pendidikan politik.
"Serta verifikasi partai politik menuju Pemilu 2024 dan penggunaan sistem infomasi dan komunikasi berbasis teknologi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
