Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut fungsi checks dan balances dalam sistem demokrasi pemerintahan mutlak dilakukan. Fungsi itu bisa berjalan efektif bila dilakukan dari luar pemerintahan.
"Pengawasan dari DPR itu bisa lebih kencang, lebih detail, ketika yang melakukannya di luar koalisi pemerintah. Program pemerintahan memang butuh pengawasan butuh checks and balances dan itu akan makin efektif," kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 16 Juli 2019.
Fungsi penyeimbang pun, kata Arsul, disadari penuh oleh Presiden Joko Widodo. Kinerja-kinerja di pemerintahan tak cukup diawasi oleh Presiden sebagai penanggung jawab negara.
"Karenanya perlu juga ada pengawasan dari DPR ketika yang melakukanya adalah di luar koalisi pemerintahan," jelas Arsul.
Baca juga: Produksi Hoaks Tak Berhenti Pascarekonsiliasi
Menurut Arsul, kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun mendatang butuh penyeimbang. Kebijakan yang butuh kritik dan saran dari pihak di luar pemerintahan.
"Tentunya diharapkan bahwa semuanya harus dilihat dalam proposionalitas tidak kemudian asal mengkritisi mengecam dan lain sebaginya," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo berharap partai politik yang memilih menjadi oposisi bisa menjadi oposisi yang konstruktif. Ia mengingatkan, menjadi oposisi bukan berarti harus menimbulkan kebencian di tengah masyarakat.
"Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan (menjadi oposisi), asal jangan oposisi menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi menimbulkan kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan, cacian, dan makian," kata Jokowi dalam pidatonya di acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu, 14 Juli 2019.
Baca juga: Penutupan Tanpa Noda Visi Indonesia
Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut fungsi
checks dan balances dalam sistem demokrasi pemerintahan mutlak dilakukan. Fungsi itu bisa berjalan efektif bila dilakukan dari luar pemerintahan.
"Pengawasan dari DPR itu bisa lebih kencang, lebih detail, ketika yang melakukannya di luar koalisi pemerintah. Program pemerintahan memang butuh pengawasan butuh
checks and balances dan itu akan makin efektif," kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 16 Juli 2019.
Fungsi penyeimbang pun, kata Arsul, disadari penuh oleh Presiden Joko Widodo. Kinerja-kinerja di pemerintahan tak cukup diawasi oleh Presiden sebagai penanggung jawab negara.
"Karenanya perlu juga ada pengawasan dari DPR ketika yang melakukanya adalah di luar koalisi pemerintahan," jelas Arsul.
Baca juga:
Produksi Hoaks Tak Berhenti Pascarekonsiliasi
Menurut Arsul, kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun mendatang butuh penyeimbang. Kebijakan yang butuh kritik dan saran dari pihak di luar pemerintahan.
"Tentunya diharapkan bahwa semuanya harus dilihat dalam proposionalitas tidak kemudian asal mengkritisi mengecam dan lain sebaginya," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo berharap partai politik yang memilih menjadi oposisi bisa menjadi oposisi yang konstruktif. Ia mengingatkan, menjadi oposisi bukan berarti harus menimbulkan kebencian di tengah masyarakat.
"Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan (menjadi oposisi), asal jangan oposisi menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi menimbulkan kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan, cacian, dan makian," kata Jokowi dalam pidatonya di acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu, 14 Juli 2019.
Baca juga:
Penutupan Tanpa Noda Visi Indonesia Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)
