Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal.
Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal.

Kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak

Nasional undang-undang
Theofilus Ifan Sucipto • 21 Juli 2019 03:30
Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM) menilai kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah sangat mendesak. Hal itu untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi.
 
"Semua entitas belakangan ini serius mengumpulkan data pribadi masyarakat sebesar-besarnya untuk berbagai kepentingan, bahkan sampai data tentang aktivitas keseharian," kata Deputi Direktur Riset LSAM Wahyudi Djafar seperti dilansir dari Antara, Minggu, 21 Juli 2019.
 
Wahyu mengatakan pengumpulan data pribadi masyarakat sangat mudah dilakukan. Namun menurut dirinya pengumpulan tersebut berpotensi disalahgunakan jika tidak ada regulasi yang mengatur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


LSAM menemukan banyak penyalahgunaan yang sudah terjadi seperti pembocoran data pribadi. Hal itu diperparah dengan tidak adanya aturan yang memberi perlindungan bagi pemilik data.
 
Selain penyalahgunaan data, tidak adanya UU PDP berdampak pada hal lain. Wahyudi menyebut perekonomian digital Indonesia bakal sulit berkembang.
 
"Indonesia akan sulit mengembangkan ekonomi digital ketika tidak memiliki regulasi perlindungan data pribadi," tutur Wahyudi.
 
Saat ini, negara Eropa bisa menerima data pribadi dari Indonesia tapi tidak sebaliknya. Hal itu, ungkap Wahyudi, terjadi karena Indonesia dianggap belum memiliki aturan perlindungan data publik yang setara dengan negara lain.
 
Wahyudi berharap Indonesia segera membuat dan mengesahkan UU PDP. Beberapa negara tetangga sudah mengesahkan UU tersebut sejak 2012 seperti Singapura. Selain itu Malaysia, Laos, dan Filipina telah melakukan langkah serupa.
 
"Harapannya Indonesia bisa di akhir tahun ini," pungkas Wahyudi.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif