Gedung DPR. Foto: MI/Susanto
Gedung DPR. Foto: MI/Susanto

Peta Politik Revisi UU KPK

Nasional Revisi UU KPK
Arga sumantri • 17 September 2019 12:03
Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disepakati masuk rapat paripurna. Pembahasan revisi berjalan mulus.
 
Panitia kerja (panja) menggelar rapat tingkat pertama revisi UU KPK di Badan Legislasi (Baleg) pada Senin, 16 September 2019. Rapat tersebut membahas pandangan mini fraksi.
 
"Ada tujuh fraksi yang menerima secara utuh (revisi UU KPK)," kata Ketua Baleg Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan catatan rapat tingkat pertama di Baleg, fraksi Hanura setuju pembahasan revisi UU KPK dilanjutkan. Fraksi NasDem juga menyetujui tapi dengan beberapa catatan terkait dewan pengawas, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan pengaturan penyadapan.
 
Fraksi PDI Perjuangan menyetujui keseluruhan revisi UU KPK. Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyetujui revisi ini.
 
Sementara itu, PKS belum bersikap. Merea masih ingin konsultasi dengan fraksi dalam rapat tingkat pertama. Begitu juga dengan Gerindra. Mereka belum memutuskan sikap dalam rapat tingkat pertama. Sedangkan Demokrat belum bisa menerima semua perubahan UU KPK.
 
Dalam rapat tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly selaku perwakilan pemerintah mengarapkan revisi UU KPK dapat disetujui bersama. Pemerintah ingin pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan efektif, sinergi, dan menjunjung nilai Pancasila.
 
"Kami menyetujui dan menyambut baik, atas diselesaikan pembahasan UU KPK, untuk dilanjutkan dalam tingkat dua untuk pengambilan keputusan," kata Yasonna, Senin malam 16 September 2019.
 
Pagi tadi, Badan Musyawarah (Bamus) menggelar rapat tingkat dua revisi UU KPK. Rapat Bamus yang berlangsung tertutup itu menghasilkan kesepakatan kalau revisi UU KPK masuk dalam agenda rapat paripurna hari ini.
 
Ada tujuh poin revisi yang telah disepakati DPR dan pemerintah. Pertama, terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.
 
Kedua, pembentukan Dewan Pengawas KPK. Ketiga, pelaksanaan fungsi penyadapan. Keempat, mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.
 
Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
 
Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan. Terakhir, sistem kepegawaian KPK.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif