Jakarta: Calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, yang memasuki masa pensiun, diminta untuk memperkuat interoperabilitas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Sebab, dinamika di kawasan Laut China Selatan dan Asia Timur semakin meningkat.
Diketahui, jabatan Panglima TNI akan diisi oleh Laksamana Yudo Margono yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Sebagai mantan Panglima Kogabwilhan 1, Yudo diyakini paham akan tantangan yang dihadapi Komando Utama Operasi TNI.
"Untuk itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim," kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas, Selasa, 29 November 2022.
Selain wilayah pertahanan, Yudo juga diminta merealisasikan perubahan pendekatan terkait konflik di Papua dan Papua Barat yang sampai saat ini belum terlihat jelas. Anton menyebut kebijakan itu sebagai batu uji krusial untuk panglima mendatang.
Menurutnya, kebijakan keamanan di Papua belum berubahan secara signifikan. Kejelasan pendekatan nonkekerasan dan reorientasi militer pascadaerah otonom baru (DOB) di Papua menjadi penting seiring munculnya isu rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih.
Meski memasuki masa pensiun November tahun depan, Anton juga meminta Yudo untuk memikirkan perbaikan kesejahteraan prajurit TNI. Selain peningkatan penghasilan, kesejahteraan itu juta termasuk integrasi isu pendidikan anak dalam skema mutas/promosi prajurit.
"Hingga perbaikan kemudahan pembiayaan keuangan/fasilitas kredit menjadi penting untuk dibahas secara konkret," sambungnya.
Presiden Joko Widodo disebut telah menunjuk Yudo sebagai calon Panglima TNI. Yudo akan menjadi KSAL ke-3 yang menduduki posisi tersebut di era reformasi setelah Widodo AS dan Agus Suhartono.
Anton berpendapat penunjukan Yudo itu mengakhiri sikap anomali Jokowi yang kerap ditunjukkan dalam mengelola TNI. Dengan menunjuk Yudo, ia mengatakan Jokowi telah memberi kesan adanya komitmen penguatan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Dan setidaknya memperhatikan arti pentingnya jabatan Panglima TNI dijabat bergantian sebagaimana diatur Pasal 13 Ayat (3) UU Nomor 34/2004 tentang TNI," ungkapnya.
Jakarta: Calon Panglima TNI pengganti
Jenderal Andika Perkasa, yang memasuki masa pensiun, diminta untuk memperkuat interoperabilitas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Sebab, dinamika di kawasan Laut China Selatan dan Asia Timur semakin meningkat.
Diketahui, jabatan
Panglima TNI akan diisi oleh Laksamana Yudo Margono yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Sebagai mantan Panglima Kogabwilhan 1, Yudo diyakini paham akan tantangan yang dihadapi Komando Utama Operasi
TNI.
"Untuk itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim," kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas, Selasa, 29 November 2022.
Selain wilayah pertahanan, Yudo juga diminta merealisasikan perubahan pendekatan terkait konflik di Papua dan Papua Barat yang sampai saat ini belum terlihat jelas. Anton menyebut kebijakan itu sebagai batu uji krusial untuk panglima mendatang.
Menurutnya, kebijakan keamanan di Papua belum berubahan secara signifikan. Kejelasan pendekatan nonkekerasan dan reorientasi militer pascadaerah otonom baru (DOB) di Papua menjadi penting seiring munculnya isu rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih.
Meski memasuki masa pensiun November tahun depan, Anton juga meminta Yudo untuk memikirkan perbaikan kesejahteraan prajurit TNI. Selain peningkatan penghasilan, kesejahteraan itu juta termasuk integrasi isu pendidikan anak dalam skema mutas/promosi prajurit.
"Hingga perbaikan kemudahan pembiayaan keuangan/fasilitas kredit menjadi penting untuk dibahas secara konkret," sambungnya.
Presiden Joko Widodo disebut telah menunjuk Yudo sebagai
calon Panglima TNI. Yudo akan menjadi KSAL ke-3 yang menduduki posisi tersebut di era reformasi setelah Widodo AS dan Agus Suhartono.
Anton berpendapat penunjukan Yudo itu mengakhiri sikap anomali Jokowi yang kerap ditunjukkan dalam mengelola TNI. Dengan menunjuk Yudo, ia mengatakan Jokowi telah memberi kesan adanya komitmen penguatan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Dan setidaknya memperhatikan arti pentingnya jabatan Panglima TNI dijabat bergantian sebagaimana diatur Pasal 13 Ayat (3) UU Nomor 34/2004 tentang TNI," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
