Respons Pernyataan SBY, Hasto: Kecurangan Pemilu Terjadi pada Periode Bapak, Bukan Jokowi
Anggi Tondi Martaon • 18 September 2022 16:13
Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait adanya indikasi kecurangan Pemilu 2024. Partai lambang banteng moncong putih itu menyebut kecurangan justru terjadi pada saat SBY memerintah, yaitu Pemilu 2009.
"Jadi, mohon maaf Pak SBY, kecurangan itu justru terjadi pada periode Bapak, bukan pada saat Pak Jokowi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers virtual, Minggu, 18 September 2022.
Dia menyampaikan sejumlah bukti kecurangan pada Pemilu 2009. Yakni, penggunaan anggaran negara untuk meningkatkan elektoral.
Penggunaan anggaran negara untuk kepentingan elektoral itu mengacu pada kajian yang dilakukan Associate Professor Australian National University (ANU), Marcus Mietzner. Terjadi peningkatan popularitas yang cukup signifikan dialami SBY dan Demokrat setelah membuat sejumlah program bantuan.
Program bantuan yang dimaksud, yaitu bantuan langsung tunai (BLT), bantuan operasional sekolah (BOS), dan kredit usaha rakyat (KUR). Nilai anggaran yang dihabiskan untuk kebijakan tersebut mencapai USD2 miliar.
Hasto menyampaikan popularitas Demokrat pada Juni 2008 hanya 8,7 persen. Setelah kebijakan tersebut dikeluarkan, popularitas Demokrat meningkat menjadi 24,3 persen pada Februari 2009.
Hasto menyampaikan peningkatan popularitas Demokrat mecapai 300 persen lebih. Hal itu dinilai janggal dan salah.
"Kampanye dan model operasi khsusu yang dijalankan, serta fakta yang bermunculkan menegaskan bahwa kenaikan 300 persen itu salah, merupakan bentuk kerja kecurangan pemilu," tegas dia.
Hasto menyampaikan kebijakan SBY kemudian ditiru para kepala daerah. Hal itu dinilai merusak demokrasi Indonesia.
"Inilah yang kemudian menciptakan kerusakan demokrasi kita kerena diikuti kepala daerah kita," ujar dia.
Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait adanya indikasi kecurangan Pemilu 2024. Partai lambang banteng moncong putih itu menyebut kecurangan justru terjadi pada saat SBY memerintah, yaitu Pemilu 2009.
"Jadi, mohon maaf Pak SBY, kecurangan itu justru terjadi pada periode Bapak, bukan pada saat Pak Jokowi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers virtual, Minggu, 18 September 2022.
Dia menyampaikan sejumlah bukti kecurangan pada Pemilu 2009. Yakni, penggunaan anggaran negara untuk meningkatkan elektoral.
Penggunaan anggaran negara untuk kepentingan elektoral itu mengacu pada kajian yang dilakukan Associate Professor Australian National University (ANU), Marcus Mietzner. Terjadi peningkatan popularitas yang cukup signifikan dialami SBY dan Demokrat setelah membuat sejumlah program bantuan.
Program bantuan yang dimaksud, yaitu bantuan langsung tunai (BLT), bantuan operasional sekolah (BOS), dan kredit usaha rakyat (KUR). Nilai anggaran yang dihabiskan untuk kebijakan tersebut mencapai USD2 miliar.
Hasto menyampaikan popularitas Demokrat pada Juni 2008 hanya 8,7 persen. Setelah kebijakan tersebut dikeluarkan, popularitas Demokrat meningkat menjadi 24,3 persen pada Februari 2009.
Hasto menyampaikan peningkatan popularitas Demokrat mecapai 300 persen lebih. Hal itu dinilai janggal dan salah.
"Kampanye dan model operasi khsusu yang dijalankan, serta fakta yang bermunculkan menegaskan bahwa kenaikan 300 persen itu salah, merupakan bentuk kerja kecurangan pemilu," tegas dia.
Hasto menyampaikan kebijakan SBY kemudian ditiru para kepala daerah. Hal itu dinilai merusak demokrasi Indonesia.
"Inilah yang kemudian menciptakan kerusakan demokrasi kita kerena diikuti kepala daerah kita," ujar dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
