Raker Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama para kepala staf angkatan bersenjata. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon.
Raker Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama para kepala staf angkatan bersenjata. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon.

Rapat Tertutup Komisi I DPR dengan Kemenhan dan TNI Dikritik

Arga sumantri • 26 September 2022 20:36
Jakarta: Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritisi forum rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI yang digelar tertutup, Senin, 26 September 2022. Forum ini dinilai seharusnya digelar terbuka, terlebih di tengah mencuatnya isu disharmoni di internal TNI.
 
"Urusan TNI, urusan pertahanan dan keamanan juga urusan publik," kata Lucius di Jakarta, Senin, 26 September 2022.
 
Menurut dia, dengan rapat yang berlangsung terbuka, publik bisa mengetahui ada atau tidaknya isu disharmoni di internal TNI. Lucius menilai kebiasaan Komisi I DPR menawarkan opsi tertutup dan terbuka sebelum rapat, memberikan kesan tidak punya komitmen sebagai wakil rakyat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yang seharusnya punya kepentingan membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses pembahasan apapun dengan mitra kerja seperti Kementerian Pertahanan dan TNI," ungkap dia.
 
Menurut dia, seharusnya Komisi I DPR melakukan semua rapat secara terbuka. Jika dalam proses pembahasan menyangkut isu rahasia negara, baru rapat ditutup sejenak sampai pembicaraan berakhir. 
 
"Ketika pembahasan rahasia sudah selesai, langsung dibuka kembali. Sesungguhnya bukan jalannya lagi rapat-rapat di DPR termasuk rapat anggaran dilakukan secara tertutup," ungkap dia.
 

Baca: Andika dan Dudung Duduk Bareng Prabowo Hadiri Raker dengan DPR


Menurut dia, urusan strategis pertahanan tak bisa menjadi alasan menutup akses publik terhadap program Kementerian Pertahanan. Memang ada yang hal rahasia dalam pertahanan. Namun, kata dia, tidak perlu seluruhnya dirahasikan. Ia menyebut pembicaraan anggaran di Komisi I DPR hanya terkait kebijakan umum.
 
"Komisi I harus punya tanggung jawab untuk memastikan supremasi sipil di hadapan TNI dengan mendorong semangat pemerintahan sipil di hadapan TNI dan Kementerian Pertahanan," ungkap dia.
 
Lucius menyarankan Komisi I DPR mulai menyatakan keinginan atau sikap untuk menyelenggarakan rapat terbuka. Sehingga, kata dia, tidak perlu ditawarkan kepada mitra yang hadir. 
 
"Kalau mitra membawa informasi rahasia, silakan diberitahukan terlebih dahulu jenis rahasia itu ke publik, agar publik paham alasan menutup rapat itu," ujarnya.
 
Komisi I DPR menggelar rapat kerja secara tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan TNI. Dalam forum ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) duduk satu meja setelah mencuatnya isu disharmoni kedua jenderal tersebut.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif