Jakarta: Masyarakat disebut membutuhkan respons cepat Korps Bhayangkara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta melakukan reformasi budaya di tubuh Polri, khususnya di bidang reserse.
"Jika Kapolri bisa menghentikan budaya suap atau pemerasan dalam pelayanan keresersean, maka kepuasan masyarakat atas pelayanan Polri semakin meningkat," kata pakar hukum Petrus Selestinus saat dikonfirmasi, Kamis, 3 November 2022.
Menurut dia, budaya reserse mesti diubah sehingga laporan masyarakat cepat diverifikasi dan ditindaklanjuti. Jangan sampai, stigma laporan baru diproses ketika ada uang terus menggerus kredibilitas Polri.
"Bidang reserse ini lah yang paling banyak celah transaksi, mulai dari buat laporan, pasal sangkaan, apakah mau dijadikan tersangka, di SP3 atau berkasnya naik sampai ke Kejaksaan semuanya ada tarifnya," ujar Petrus.
Dia mengatakan Kapolri butuh waktu mengubah budaya tersebut. Kuncinya, Listyo Sigit konsisten mengubah budaya melalui sanksi tegas sebagai efek jera.
Di sisi lain, dia menilai kebijakan baru Kapolri mempermudah pembuatan surat izin mengemudi (SIM) bagian dari pembenahan. Terutama, dalam melayani masyarakat.
Selain itu, Kapolri diminta memastikan masyarakat tak dipatok harga mahal untuk membuat SIM. Termasuk, jaminan tak ada pungutan liar saat mengurus dokumen itu.
"Pembenahan ini harus berjalan secara permanen dan konsisten, juga kepada pelayanan bidang lainnya seperti membuat laporan masyarakat ketika ada peristiwa pidana yang sedang terjadi, sudah terjadi atau akan terjadi," ujarnya.
Jakarta: Masyarakat disebut membutuhkan respons cepat
Korps Bhayangkara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta melakukan reformasi budaya di tubuh Polri, khususnya di bidang reserse.
"Jika Kapolri bisa menghentikan budaya suap atau pemerasan dalam pelayanan keresersean, maka kepuasan masyarakat atas pelayanan
Polri semakin meningkat," kata pakar hukum Petrus Selestinus saat dikonfirmasi, Kamis, 3 November 2022.
Menurut dia, budaya reserse mesti diubah sehingga laporan masyarakat cepat diverifikasi dan ditindaklanjuti. Jangan sampai, stigma laporan baru diproses ketika ada uang terus menggerus kredibilitas Polri.
"Bidang reserse ini lah yang paling banyak celah transaksi, mulai dari
buat laporan, pasal sangkaan, apakah mau dijadikan tersangka, di SP3 atau berkasnya naik sampai ke Kejaksaan semuanya ada tarifnya," ujar Petrus.
Dia mengatakan Kapolri butuh waktu mengubah budaya tersebut. Kuncinya, Listyo Sigit konsisten mengubah budaya melalui sanksi tegas sebagai efek jera.
Di sisi lain, dia menilai kebijakan baru Kapolri mempermudah pembuatan surat izin mengemudi (SIM) bagian dari pembenahan. Terutama, dalam melayani masyarakat.
Selain itu, Kapolri diminta memastikan masyarakat tak dipatok harga mahal untuk membuat SIM. Termasuk, jaminan tak ada pungutan liar saat mengurus dokumen itu.
"Pembenahan ini harus berjalan secara permanen dan konsisten, juga kepada pelayanan bidang lainnya seperti membuat laporan masyarakat ketika ada peristiwa pidana yang sedang terjadi, sudah terjadi atau akan terjadi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
