Penyesuaian Harga BBM Dinilai Pilihan Rasional

Jakarta: Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) disebut langkah paling masuk akal. Sebab, terkait keterbatasan pemerintah memberikan subsidi. "Dalam konteks ini, kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi tentu memiliki keterbatasan. Jadi, kenaikan harga ini hal yang rasional di tengah krisis ekonomi global," kata anggota DPR Zulfikar Arse Sadikin dikutip dari Antara, Jumat, 9 September 2022.    Menurut dia, penyesuaian harga BBM beralasan kuat. Sebab, menghitung dampak dari alokasi subsidi yang terus membebani anggaran dan kondisi perekonomian global. Di sisi lain, Zulfikar meminta pemerintah memperhatikan empat hal menghadapi dampak kenaikan harga BBM. Pertama, meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Sehingga, menjadi lebih sehat dan produktif dengan menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan hambatan struktural. "Sehingga bisa terus menarik investasi luar negeri maupun dalam negeri yang dapat membuka lapangan kerja. Dengan demikian rakyat menjadi produktif dan tetap memiliki daya beli," jelasnya.   Kedua, menggunakan sumber daya untuk mengendalikan inflasi, terutama di sektor pangan. Sebab, sebelum harga BBM naik inflasi sektor pangan mencapai 11 persen. Ketiga, mengoptimalkan efektivitas program-program perlindungan sosial (perlinsos). Menurut Zulfikar, penerima program bantuan harus yang benar-benar membutuhkan. "Selama ini banyak penerima yang tidak berhak, sedangkan yang berhak justru tidak tersentuh sama sekali. Masalah data merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas diselesaikan hingga hari ini," ujar dia. Keempat, pemerintah harus menghilangkan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. Dia menyarankan berbagai program dan kegiatan tak urgen dihapus atau ditunda. "Jangan sampai ketika rakyat menderita, pemerintah malah boros dengan anggarannya. Di dalam setiap krisis ekonomi, negara harus menjadi pihak yang paling menderita, bukan rakyatnya," kata dia.