Jakarta: Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengusulkan Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) diganti. Ketua PBNU Said Aqil Siradj menyarankan rancangan beleid itu diberi tajuk RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).
"Diulang dari awal dari kajian akademik kemudian nama, judul juga diubah total supaya tidak multitafsir langsung saja RUU BPIP," kata Said Aqil di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020.
Menurut dia, PBNU tak akan mengubah komitmen yakni meminta pembahasan RUU HIP dihentikan. Said menyebut saat ini bola berada di tangan pemerintah.
Baca: Pemerintah Tak Mau Gegabah Sikapi RUU HIP
"Silakan pemerintah segera melakukan kebijakan menarik, menghapus, menolak sama sekali atau sendiri bikin RUU itu yang sesuai yang pas dengan masyarakat," ujar dia.
Dia juga meminta masyarakat dilibatkan membahas rancangan beleid itu. Sebab bakal regulasi tersebut bukan monopoli dari satu golongan.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengamini usulan Said. Menurut dia, usulan mengubah tajuk RUU HIP menjadi RUU BPIP merupakan langkah yang tepat.
Sebab RUU BPIP sangat dibutuhkan karena menyangkut ideologi bangsa. "Maka tidak cukup dengan Perpres yang nanti khawatir akan disalahgunakan oleh rezim yang akan berkuasa dikemudian hari," ungkap dia.
Jakarta: Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengusulkan Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) diganti. Ketua PBNU Said Aqil Siradj menyarankan rancangan beleid itu diberi tajuk RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).
"Diulang dari awal dari kajian akademik kemudian nama, judul juga diubah total supaya tidak multitafsir langsung saja RUU BPIP," kata Said Aqil di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020.
Menurut dia, PBNU tak akan mengubah komitmen yakni meminta pembahasan RUU HIP dihentikan. Said menyebut saat ini bola berada di tangan pemerintah.
Baca: Pemerintah Tak Mau Gegabah Sikapi RUU HIP
"Silakan pemerintah segera melakukan kebijakan menarik, menghapus, menolak sama sekali atau sendiri bikin RUU itu yang sesuai yang pas dengan masyarakat," ujar dia.
Dia juga meminta masyarakat dilibatkan membahas rancangan beleid itu. Sebab bakal regulasi tersebut bukan monopoli dari satu golongan.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengamini usulan Said. Menurut dia, usulan mengubah tajuk RUU HIP menjadi RUU BPIP merupakan langkah yang tepat.
Sebab RUU BPIP sangat dibutuhkan karena menyangkut ideologi bangsa. "Maka tidak cukup dengan Perpres yang nanti khawatir akan disalahgunakan oleh rezim yang akan berkuasa dikemudian hari," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
