Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya. Medcom.id/Arga Sumantri
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya. Medcom.id/Arga Sumantri

7 Pokok Pikiran RUU PPRT

Nasional ruu prt
Anggi Tondi Martaon • 02 Juli 2020 00:41
Jakarta: Keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR melanjutkan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) disambut baik. Aturan tersebut dinilai mengandung tujuh pokok pikiran strategis relasi dan kehidupan profesional PRT. Pertama, pengaturan mengenai pelindungan terhadap PRT mengedepankan asas kekeluargaan.
 
"Asas ini dianggap sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia," kata Wakil Ketua Baleg Willy Aditya kepada Medcom.id, Rabu, 1 Juli 2020.
 
Kedua, aturan ini mengakomodasi perekrutan PRT. Perekrutan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di sini, perjanjian kerja tertulis hanya diberlakukan pada PRT yang direkrut secara tidak langsung melalui penyalur PRT," ungkap dia.
 
Ketiga, aturan ini menegaskan jika penyalur harus berbadan hukum. Keempat, RUU PPRT mengatur mengenai bagaimana pelindungan terhadap PRT dari diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan.
 
"Baik dari penyalur PRT maupun pemberi kerja, dijalankan," ujar dia.
 
Kelima, RUU PPRT juga mengakomodasi pendidikan yang diberikan kepada calon PRT secara tidak langsung. Ketentuan ini dimasukkan untuk menjamin PRT dapat menjalankan tugasnya dengan baik saat bekerja.
 
Keenam, pendidikan bisa dilakukan oleh penyalur. Ketentuan ini juga bisa dilakukan bersama pemerintah pusat dan daerah.
 
“Sehingga penyelenggaraan PRT dapat menjaga hubungan sosiokultural antara pemberi kerja dan PRT,” kata Willy.
 
Terakhir, RUU ini mempertegas pengawasan terhadap penyelenggaraan PRT. Pengawasan dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 
"Tentunya lewat pendelegasian wewenang,” ujar dia.
 
Baca: Baleg Sepakat Pembahasan RUU PPRT Dilanjutkan
 
Pengusul RUU PPRT itu menyebutkan Indonesia belum memiliki aturan khusus terkait PRT. Padahal, persoalan PRT cukup kompleks, mulai dari relasi antara pekerja dan pemberi kerja, korban penipuan, eksploitasi, hingga ke level human trafficking.
 
“Jadi RUU ini bukan hanya bicara soal upah atau hak PRT dan kewajibannya saja. RUU ini juga bicara soal pencegahan atas potensi-potensi penindasan atas diri seorang manusia,” ungkap dia.
 
Dia berharap RUU PPRT segera disahkan. RUU ini akan menjadi sejarah bagi bangsa dan negara dalam upaya menjalankan amanat konstitusi.
 
“PRT ini dari dulu sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang belum hadir adalah upaya negara melindungi keberadaannya,” kata dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif