Jakarta: Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest memastikan partainya tetap tegas menerapkan kebijakan antipoligami. Sikap ini menjadi kebijakan internal partai.
"Ini adalah kebijakan yang kami terapkan pada internal kami. Kami bahkan ingin agar kebijakan antipoligami dapat diterapkan pada pejabat publik," kata Ernest di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Februari 2019.
Menurut dia, kebijakan ini juga didukung berbagai organisasi perempuan, seperti Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Lembaga Batuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Dia yakin perempuan juga mendukung kebijakan ini.
"Saat saya sedang blusukan, saya tanya sama ibu-ibu. Ada yang mau dimadu enggak? Semua jawab enggak. Mana ada yang ngacungin tangan bilang saya mau (dimadu)," jelas Rian.
Baca: PSI Merasa Diserang Koruptor dan Kaum Intoleran
Dia juga menambahkan sikap politik antipoligami yang diterapkan pihaknya bukan untuk menjelek-jelekan suatu agama. Dugaan pidana yang dilontarkan Persatuan Alumni (PA) 212 kepada Ketua PSI Grace Natalie pun akan disikapi pihaknya dengan baik.
"Kami tidak bilang agama A lebih baik dari Agama B. Kami juga tidak bilang Agama B salah. Ini kan sikap politik kami. Kalau karena sikap politik kami, kami dilaporkan ya silakan saja. Ini negara hukum, semua berhak melaporkan dan nanti terserah di penyelidik dan penyidik," tutur dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ob3MAA0K" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest memastikan partainya tetap tegas menerapkan kebijakan antipoligami. Sikap ini menjadi kebijakan internal partai.
"Ini adalah kebijakan yang kami terapkan pada internal kami. Kami bahkan ingin agar kebijakan antipoligami dapat diterapkan pada pejabat publik," kata Ernest di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Februari 2019.
Menurut dia, kebijakan ini juga didukung berbagai organisasi perempuan, seperti Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Lembaga Batuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Dia yakin perempuan juga mendukung kebijakan ini.
"Saat saya sedang blusukan, saya tanya sama ibu-ibu. Ada yang mau dimadu enggak? Semua jawab enggak. Mana ada yang ngacungin tangan bilang saya mau (dimadu)," jelas Rian.
Baca: PSI Merasa Diserang Koruptor dan Kaum Intoleran
Dia juga menambahkan sikap politik antipoligami yang diterapkan pihaknya bukan untuk menjelek-jelekan suatu agama. Dugaan pidana yang dilontarkan Persatuan Alumni (PA) 212 kepada Ketua PSI Grace Natalie pun akan disikapi pihaknya dengan baik.
"Kami tidak bilang agama A lebih baik dari Agama B. Kami juga tidak bilang Agama B salah. Ini kan sikap politik kami. Kalau karena sikap politik kami, kami dilaporkan ya silakan saja. Ini negara hukum, semua berhak melaporkan dan nanti terserah di penyelidik dan penyidik," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
