medcom.id, Nusa Dua: Calon ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengkritisi tata tertib pemilihan ketua umum Golkar dalam pelaksanaan Munas ke -IX yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Ia menemukan sejumlah kejanggalan dalam tata tertib tersebut.
Salah satu kejanggalan terlihat di pasal 22 yang tidak sesuai dengan AD/ART partai. "Di pasal 22 disebutkan semua calon ketua umum yang mendaftar harus mendapatkan surat dukungan DPD 1 dan 2. Ini tidak sesuai dengan AD/ART yang menyatakan ketua umum dalam munas bisa dipilih langsung oleh setiap peserta musyawarah," kata Airlangga di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (1/12/2014).
Ia meminta seluruh tim penyelenggara Munas menghindari adanya penyelewengan. "Saya akan mengawal proses demokrasi di Golkar dan mengikuti hingga titik tertentu. Kita akan lihat nanti berapa besar praktek yang tidak sehat, yang masih bisa ditoleransi," tambah Airlangga.
"Saya minta tidak ada pembelokan LPJ itu sebagai sarana dukung-mendukung," tegasnya.
medcom.id, Nusa Dua: Calon ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengkritisi tata tertib pemilihan ketua umum Golkar dalam pelaksanaan Munas ke -IX yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Ia menemukan sejumlah kejanggalan dalam tata tertib tersebut.
Salah satu kejanggalan terlihat di pasal 22 yang tidak sesuai dengan AD/ART partai. "Di pasal 22 disebutkan semua calon ketua umum yang mendaftar harus mendapatkan surat dukungan DPD 1 dan 2. Ini tidak sesuai dengan AD/ART yang menyatakan ketua umum dalam munas bisa dipilih langsung oleh setiap peserta musyawarah," kata Airlangga di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (1/12/2014).
Ia meminta seluruh tim penyelenggara Munas menghindari adanya penyelewengan. "Saya akan mengawal proses demokrasi di Golkar dan mengikuti hingga titik tertentu. Kita akan lihat nanti berapa besar praktek yang tidak sehat, yang masih bisa ditoleransi," tambah Airlangga.
"Saya minta tidak ada pembelokan LPJ itu sebagai sarana dukung-mendukung," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
