medcom.id, Jakarta: Politikus Partai Golkar Misbakhun menyebut pemerintahan saat ini masih menikmati dukungan publik, yang mereka dapatkan. Pemerintah disebut beruntung karena belum bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Keuntungan kabinet ini belum bertemu dengan DPR, ini keuntungan utama. Sehingga mereka belum mengalami check dan balance masih sendirian. Masih menari-nari dari dukungan publik," kata Misbakhun dalam acara diskusi dan rilis survei Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2014).
Misbakhun menyebut Jokowi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki presiden sebelumnya, yaitu keberanian dalam memutuskan. Dia merujuk kepada keputusan Jokowi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm).
"Dukungan itu masih sangat full, maka diambil keputusan yang berani yaitu kenaikan BBM, bahkan presiden mengatakan tidak peduli popularitas," kata Misbakhun.
Selain itu, pemerintah saat ini tidak mematok kerja 100 hari, tidak seperti pemerintahan yang lalu. "Tidak seperti pemerintahan yang lama, tidak dijadikan parameter waktu, presiden katakan tidak perlu 100 hari yang penting setiap hari kerja," tandas dia.
medcom.id, Jakarta: Politikus Partai Golkar Misbakhun menyebut pemerintahan saat ini masih menikmati dukungan publik, yang mereka dapatkan. Pemerintah disebut beruntung karena belum bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Keuntungan kabinet ini belum bertemu dengan DPR, ini keuntungan utama. Sehingga mereka belum mengalami
check dan
balance masih sendirian. Masih menari-nari dari dukungan publik," kata Misbakhun dalam acara diskusi dan rilis survei Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2014).
Misbakhun menyebut Jokowi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki presiden sebelumnya, yaitu keberanian dalam memutuskan. Dia merujuk kepada keputusan Jokowi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm).
"Dukungan itu masih sangat
full, maka diambil keputusan yang berani yaitu kenaikan BBM, bahkan presiden mengatakan tidak peduli popularitas," kata Misbakhun.
Selain itu, pemerintah saat ini tidak mematok kerja 100 hari, tidak seperti pemerintahan yang lalu. "Tidak seperti pemerintahan yang lama, tidak dijadikan parameter waktu, presiden katakan tidak perlu 100 hari yang penting setiap hari kerja," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
