medcom.id, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) VII di Nusa Dua, Bali tak demokrasi. Pasalnya, salah satu pencetus BDF, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap tidak melawan pengesahan UU Pilkada.
"Kenapa bicara demokrasi tapi caranya tidak partisipatif, BDF tidak (kandung) demokrasi. Misalnya UU Pilkada yang menghilangkan partisipasi warga negara," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar dalam acara Prime Time News, MetroTV, Kebon Jeruk, Jakarta barat, Jumat (10/10/2014).
Haris bahkan mengatakan SBY tidak konsisten untuk membangun demokrasi. Hal itu terlihat dari fraksi Partai Demokrat yang melakukan aksi walkout (WO) saat pengesahaan UU Pilkada. "SBY itu selain kepala pemerintahan, juga ketua parpol yang fraksinya WO saat UU Pilkada diputuskan," tandas pria berkacamata itu.
Meski fraksi partai Demokrat sempat menyetujui Pilkada dilakukan secara langsung dengan 10 perbaikan, kata Haris, ini tidak membuktikan SBY benar-benar memperjuangkan hak politik rakyat. Musababnya, 10 perbaikan itu dapat diterapkan saat pilkada langsung dijalankan.
"Kenapa tidak disetujui, pada intinya, darahnya, jantungnya yakni partisipasi masyarakat dihilangkan," sesal dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
