medcom.id, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berharap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla konsern dengan kasus-kasus HAM yang telah lama membelit di Indonesia namun urung diungkap. KontraS mengaku memiliki agenda prioritas Jokowi-JK.
Koordinator KontraS Haris Azhar mengakui menyerahkan berbagai agenda yang harus dijalankan oleh Jokowi-JK dalam 100 hari pemerintahan. "Kita sudah menyerahkan agenda yang dapat dijalankan dalam 100 hari pemerintahan Jokowi," kata Haris kepada Metrotvnews.com di Kantor KontraS, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).
Agenda itu di antaranya pemerintahan Jokowi-JK dapat memilih hakim Kejagung, Menkopolhukam, Menteri Hukum dan HAM serta lembaga yang berhubungan dengan HAM lainnya yang mengerti dengan HAM.
Kedua, Harus berharap Jokowi-JK dapat mendorong berkas-berkas KontraS terkait pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum diproses. Ketiga, KontraS meminta Jokowi-JK dapat merealisasikan pembangunan pengadilan HAM untuk kasus di Aceh dan Papua serta menyusun tata kelola keamanan di Papua.
Untuk posisi Menteri Hukum dan HAM, Kontras sudah memiliki nama-nama yang pantas untuk masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Haris enggan membocorkan nama-nama itu. Ia kuatir nama-nama tersebut tidak dipilih Jokowi-JK.
"Kita sudah ada nama 3 sampai 5 orang (calon Menteri Hukum dan HAM). Tapi tidak mau saya sampaikan, nanti sudah disampaikan tidak dipilih. Malah nanti yang dipilih yang kita keberatan seperti era SBY," kata Haris.
medcom.id, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berharap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla konsern dengan kasus-kasus HAM yang telah lama membelit di Indonesia namun urung diungkap. KontraS mengaku memiliki agenda prioritas Jokowi-JK.
Koordinator KontraS Haris Azhar mengakui menyerahkan berbagai agenda yang harus dijalankan oleh Jokowi-JK dalam 100 hari pemerintahan. "Kita sudah menyerahkan agenda yang dapat dijalankan dalam 100 hari pemerintahan Jokowi," kata Haris kepada Metrotvnews.com di Kantor KontraS, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).
Agenda itu di antaranya pemerintahan Jokowi-JK dapat memilih hakim Kejagung, Menkopolhukam, Menteri Hukum dan HAM serta lembaga yang berhubungan dengan HAM lainnya yang mengerti dengan HAM.
Kedua, Harus berharap Jokowi-JK dapat mendorong berkas-berkas KontraS terkait pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum diproses. Ketiga, KontraS meminta Jokowi-JK dapat merealisasikan pembangunan pengadilan HAM untuk kasus di Aceh dan Papua serta menyusun tata kelola keamanan di Papua.
Untuk posisi Menteri Hukum dan HAM, Kontras sudah memiliki nama-nama yang pantas untuk masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Haris enggan membocorkan nama-nama itu. Ia kuatir nama-nama tersebut tidak dipilih Jokowi-JK.
"Kita sudah ada nama 3 sampai 5 orang (calon Menteri Hukum dan HAM). Tapi tidak mau saya sampaikan, nanti sudah disampaikan tidak dipilih. Malah nanti yang dipilih yang kita keberatan seperti era SBY," kata Haris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
