medcom.id, Jakarta: Pemilihan kepala daerah lewat DPRD meruntuhkan bangunan demokrasi yang dibangun masyarakat Indonesia. Padahal, kata Ketua KontraS Harris Azhar, masyarakat merasakan betul keterbukaan untuk memilih pemimpin dalam pilkada langsung.
"Karena masyarakat merasakan betul keterbukaan dari pilkada itu. Bisa memilih calonnya dengan terlibat langsung," ujar Harris saat berorasi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).
Selain KontraS, unjuk rasa Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) itu juga dihadiri Romo Benny Susetyo, Sri Palupi, Ray Rangkuti, dan Yati Andiani.
Hak mencoblos langsung gubernur dan bupati/wali kota itu direnggut setelah DPR RI mengetuk palu Undang-Undang Pilkada. Ditambah lagi, ekspresi kekecewaan warga akibat pengesahan UU itu semakin dibatasi, contohnya rumor pemblokiran #ShameOnYouSBY di Twitter.
"Ruang masyarakat untuk berdemokrasi semakin digencet, dari secara hukum, secara bereskpresi, maupun partisipasi politik," kata Harris.
Sidang paripurna anggota dewan pun berubah jadi ajang pembunuhan demokrasi. "Makin paripurna, makin pembunuhan demokrasi masyarakat awam," ujar dia.
medcom.id, Jakarta: Pemilihan kepala daerah lewat DPRD meruntuhkan bangunan demokrasi yang dibangun masyarakat Indonesia. Padahal, kata Ketua KontraS Harris Azhar, masyarakat merasakan betul keterbukaan untuk memilih pemimpin dalam pilkada langsung.
"Karena masyarakat merasakan betul keterbukaan dari pilkada itu. Bisa memilih calonnya dengan terlibat langsung," ujar Harris saat berorasi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).
Selain KontraS, unjuk rasa Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) itu juga dihadiri Romo Benny Susetyo, Sri Palupi, Ray Rangkuti, dan Yati Andiani.
Hak mencoblos langsung gubernur dan bupati/wali kota itu direnggut setelah DPR RI mengetuk palu Undang-Undang Pilkada. Ditambah lagi, ekspresi kekecewaan warga akibat pengesahan UU itu semakin dibatasi, contohnya rumor pemblokiran
#ShameOnYouSBY di Twitter.
"Ruang masyarakat untuk berdemokrasi semakin digencet, dari secara hukum, secara bereskpresi, maupun partisipasi politik," kata Harris.
Sidang paripurna anggota dewan pun berubah jadi ajang pembunuhan demokrasi. "Makin paripurna, makin pembunuhan demokrasi masyarakat awam," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JCO)
