medcom.id, Jakarta: Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tanpa melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai adalah hal yang wajar. Sebab KPK, Polri dan Jaksa Agung memiliki tugas yang sama.
"Jangan lupa, KPK, Jaksa dan Polri itu bekerja dengan tugas yang sama. Tiga ini tidak boleh salah satu diantaranya merasa superior dari yang lain," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2015).
Johnny menuturkan kritik dari berbagai pihak terkait langkah Presiden Jokowi, dinilai tanpa dasar. Komjen Budi Gunawan diharapkan mampu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (pr) yang menumpuk di institusi Polri.
"Kalau tidak betul (isu rekening gendut), tidak boleh mem-bully calon pejabat negara. Apalagi Kapolri, jangan main-main, itu tugas besar sekali untuk keamanan dalam negeri. Tidak ada satu ketetapan yang mengatakan Budi Gunawan (terlibat) rekening gendut. Lalu ada anggapan kalau sudah diperiksa KPK lalu dia kredibel. Jangan sampai difokuskan KPK sebagai lembaga superbody," tambahnya.
Sebelumnya diketahui Presiden Jokowi mengaku tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tidak dilibatkan dalam penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Namun Presiden Jokowi enggan menjelaskan secara rinci soal hal tersebut.
"Nanti kalau saya jawab larinya ke tempat lain," jawab Jokowi singkat di PT Pindad, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bandung, Jawa Barat, Senin 12 Januari kemarin.
Ihwal penunjukan Komjen Budi, kata dia, dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Yakni atas dasar usulan Komisi Kepolisian Nasional. Ia menjelaskan, surat pengajuan Budi tersebut sudah berada di tangan anggota dewan untuk diproses lebih lanjut yakni uji kelayakan dan kepatutan. "Itu kan dari Kompolnas beri usulan kepada saya dan dari sana kita pilih. Sekarang kita tunggu proses DPR," tutur politikus PDIP ini.
medcom.id, Jakarta: Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tanpa melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai adalah hal yang wajar. Sebab KPK, Polri dan Jaksa Agung memiliki tugas yang sama.
"Jangan lupa, KPK, Jaksa dan Polri itu bekerja dengan tugas yang sama. Tiga ini tidak boleh salah satu diantaranya merasa superior dari yang lain," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2015).
Johnny menuturkan kritik dari berbagai pihak terkait langkah Presiden Jokowi, dinilai tanpa dasar. Komjen Budi Gunawan diharapkan mampu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (pr) yang menumpuk di institusi Polri.
"Kalau tidak betul (isu rekening gendut), tidak boleh mem-
bully calon pejabat negara. Apalagi Kapolri, jangan main-main, itu tugas besar sekali untuk keamanan dalam negeri. Tidak ada satu ketetapan yang mengatakan Budi Gunawan (terlibat) rekening gendut. Lalu ada anggapan kalau sudah diperiksa KPK lalu dia kredibel. Jangan sampai difokuskan KPK sebagai lembaga
superbody," tambahnya.
Sebelumnya diketahui Presiden Jokowi mengaku tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tidak dilibatkan dalam penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Namun Presiden Jokowi enggan menjelaskan secara rinci soal hal tersebut.
"Nanti kalau saya jawab larinya ke tempat lain," jawab Jokowi singkat di PT Pindad, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bandung, Jawa Barat, Senin 12 Januari kemarin.
Ihwal penunjukan Komjen Budi, kata dia, dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Yakni atas dasar usulan Komisi Kepolisian Nasional. Ia menjelaskan, surat pengajuan Budi tersebut sudah berada di tangan anggota dewan untuk diproses lebih lanjut yakni uji kelayakan dan kepatutan. "Itu kan dari Kompolnas beri usulan kepada saya dan dari sana kita pilih. Sekarang kita tunggu proses DPR," tutur politikus PDIP ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
